REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Musyawarah Wilayah (Muswil) V Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang mencakup bidang politik, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi.
Ketua Steering Committee Muswil V, Syafruddin, menyampaikan bahwa rekomendasi ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi pembangunan di Kaltim agar berjalan berkelanjutan dan berkeadilan.
Menurut Syafruddin, reformasi 1998 memang membuka ruang demokrasi, tetapi dalam perjalanannya masih banyak persoalan mendasar.
“Demokrasi kini sering kali berjalan tanpa arah dan kendali. Demokrasi kita tumbuh instan, tidak genuine, dan terkadang mengikis nilai-nilai etika,” ujarnya dalam konferensi pers di salah satu kafe di Samarinda, Jumat (05/09).
Karena itu, IKA-PMII Kaltim mendorong pemerintah daerah untuk menegakkan prinsip good governance yang bersih, transparan, bebas korupsi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Partai politik juga diingatkan agar mengambil peran penting sebagai pendidik bangsa.
“Partai politik harus hadir sebagai teladan moral yang menguatkan pendidikan politik masyarakat dan membangun kultur politik yang berkeadaban,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Syafruddin menekankan pentingnya desain pendidikan yang strategis dan futuristik.
“Pendidikan adalah fondasi peradaban. Kaltim membutuhkan desain pendidikan yang strategis dan futuristik,” katanya.
Muswil V merekomendasikan agar pemerintah daerah mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk pendidikan serta mengembangkan perencanaan jangka panjang guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
Ia menambahkan, pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan.
“Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembudayaan. Kita membutuhkan sarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkualitas,” imbuhnya.
Isu perubahan iklim turut menjadi sorotan. Syafruddin menilai, meningkatnya suhu ekstrem di Kaltim tidak lepas dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
“Perubahan iklim ini berawal dari eksploitasi SDA yang tidak terkendali. Pemerintah harus segera bertindak dengan melakukan adaptasi dan mitigasi yang terencana dan massif,” tegasnya.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum diminta menindak tegas perusahaan yang merusak lingkungan tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologi.
Rekomendasi berikutnya terkait transformasi ekonomi.
IKA-PMII Kaltim mendorong peralihan dari ketergantungan pada penggalian sumber daya alam menuju ekonomi hijau dan biru.
“Kaltim harus segera beralih dari ekonomi yang bergantung pada penggalian SDA ke ekonomi hijau dan biru yang berkeadilan,” ujar Syafruddin.
Langkah itu dinilai penting untuk menciptakan lapangan kerja produktif, khususnya bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi.
“Kita tidak bisa membiarkan bonus demografi berubah menjadi beban. Kita harus menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing,” tambahnya.
Muswil V IKA-PMII Kaltim 2025 disebut menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.
“Semoga rekomendasi ini menjadi bagian dari pengabdian kita dalam membangun Kaltim yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan, serta diridhai oleh Allah SWT,” tutup Syafruddin.
