REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia (RI), Irjen Pol. Prof Djoko Poerwanto menekankan pentingnya kolaborasi bersama untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi saat puncak musim kemarau pada Agustus 2025 di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Menurutnya, seluruh stakeholder yang terlihat dalam upaya pengendalian bencana karhutla adalah satu kesatuan.
“Tidak ada lagi pusat, daerah. Di daerah ada bagian apa tidak, yang penting kita satu, pertama tentukan identifikasi persoalannya sehingga potensi terjadi kebakaran itu ditekan seminim mungkin,” ujarnya, Selasa (29/7/25).
Kolaborasi lintas sektoral ini dilakukan untuk memperkaya informasi. Seperti TNI/Polri dan Dinas Terkait (Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup hingga BPBD Kalsel) dan masyarakat itu sendiri.
“Begitu juga dengan identifikasi serta langkah preventif perlu dilakukan oleh lintas sektor untuk meminimalisir potensi terjadinya karhutla,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho Shekti Mustiko menjelaskan, ada empat hal konstruktif yang menjadi fokus utama harus dilakukan Pemerintah.
Diantaranya, pembasahan maupun perendaman ring 1 areal Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin di Landasan Ulin.
“Kemudian ada status siaga karhutla tingkat Provinsi, akan ditindaklanjuti, mudah-mudahan bisa kita kawal kedepan,” ungkapnya.
Kemudian, ada apel siaga Provinsi Kalsel, dan usulan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengubah kondisi cuaca di suatu daerah dengan tujuan tertentu. “Kalau status siaga belum mungkin bisa diusulkan ke BMKG. Empat ini penting untuk antisipasi,” tuntasnya.
