REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh, untuk menghadapi penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai 36 persen pada tahun 2026.
Kondisi itu menyebabkan potensi defisit anggaran sebesar Rp106 miliar di tubuh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru.
Lisa menegaskan, setiap OPD wajib mengefisienkan belanja tanpa mengorbankan kualitas program dan hasil pembangunan.
“Khususnya efisiensi belanja harus berfokus pada output dan indikator kinerja yang jelas,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Daerah (Pemda) harus beradaptasi dengan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan optimal.
“Kita harus terus mencari terobosan kreatif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan optimal meski ada keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemko Banjarbaru juga menyiapkan strategi kolaboratif dengan mendorong keterlibatan sektor swasta dan memperkuat investasi daerah.
“Partisipasi swasta sangat penting untuk menopang pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, Lisa juga menekankan, komitmen Pemko dalam memperbaiki layanan publik, salah satunya dengan mengintegrasikan sistem layanan darurat menjadi satu jalur terpadu.
“Kita juga tengah menyiapkan integrasi layanan darurat dalam satu sistem emergency call guna mempercepat respon pelayanan publik,” tutupnya.
