REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Meski musim kemarau tahun 2025 belum mencapai puncaknya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) tak ingin lengah. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius, apalagi dengan fenomena La Nina yang membuat curah hujan tak menentu dan distribusi hujan menjadi tidak merata di sejumlah wilayah.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemprov Kalsel kini gencar memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang dapat muncul sewaktu-waktu selama musim kemarau.
“Kami tidak menunggu bencana datang. Sejak awal tahun, langkah-langkah preventif sudah mulai kami siapkan,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi, saat ditemui belum lama ini.
Menurut Bambang, salah satu bentuk kesiapan nyata adalah penguatan regulasi. BPBD Kalsel kini telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) 2025–2029 serta Rencana Kontinjensi (Renkon) untuk menghadapi empat bencana utama: banjir, longsor, karhutla, dan kekeringan.
Tak hanya dokumen, SDM pun ikut diperkuat. “Tahun 2024, kami sudah memiliki 30 personel bersertifikasi internasional dalam bidang kebencanaan dan administrasi. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme penanganan bencana,” jelasnya.
Sebagai bentuk antisipasi saat darurat karhutla terjadi, Pemprov Kalsel juga telah mengusulkan bantuan helikopter water bombing sebanyak lima unit dan satu heli patroli kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kalau nanti titik api menyebar luas dan sulit dijangkau darat, maka helikopter menjadi senjata utama untuk mengendalikan api dari udara,” tegas Bambang.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan modifikasi cuaca—sebuah teknologi untuk menstimulasi hujan buatan—guna menjaga ketersediaan air, terutama untuk pembasahan lahan gambut yang rawan terbakar.
“Area seperti Bandara Internasional Syamsudin Noor jadi perhatian khusus. Jika lahan gambut di sana terbakar, bukan hanya sulit dipadamkan, tapi juga bisa mengganggu penerbangan dan perekonomian daerah,” ungkapnya.
Dalam menangani bencana, BPBD Kalsel tidak bekerja sendiri. Harmoni kolaborasi menjadi kekuatan utama. “Kita sangat terbantu oleh kerjasama TNI, Polri, sektor swasta, relawan, hingga barisan pemadam kebakaran (BPK) swadaya yang aktif di banyak daerah,” ucap Bambang.
Selain armada udara, pemerintah juga memperkuat alat dan logistik darurat melalui bantuan peralatan dari BNPB, seperti mesin, pompa air, hingga kendaraan operasional.
Saat ini, berdasarkan pantauan, hotspot (titik api) di Kalimantan Selatan masih tergolong rendah—terdeteksi sekitar lima titik. Namun kondisi ini bisa cepat berubah, terutama saat curah hujan mulai benar-benar menghilang.
“Bencana tidak bisa ditebak. Karena itu, mitigasi lebih penting daripada reaksi. Kita siapkan semuanya dari sekarang agar masyarakat tetap aman,” tutup Bambang.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemprov Kalsel kini gencar memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang dapat muncul sewaktu-waktu selama musim kemarau.
“Kami tidak menunggu bencana datang. Sejak awal tahun, langkah-langkah preventif sudah mulai kami siapkan,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi, saat ditemui belum lama ini.
Menurut Bambang, salah satu bentuk kesiapan nyata adalah penguatan regulasi. BPBD Kalsel kini telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) 2025–2029 serta Rencana Kontinjensi (Renkon) untuk menghadapi empat bencana utama: banjir, longsor, karhutla, dan kekeringan.
Tak hanya dokumen, SDM pun ikut diperkuat. “Tahun 2024, kami sudah memiliki 30 personel bersertifikasi internasional dalam bidang kebencanaan dan administrasi. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme penanganan bencana,” jelasnya.
Sebagai bentuk antisipasi saat darurat karhutla terjadi, Pemprov Kalsel juga telah mengusulkan bantuan helikopter water bombing sebanyak lima unit dan satu heli patroli kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kalau nanti titik api menyebar luas dan sulit dijangkau darat, maka helikopter menjadi senjata utama untuk mengendalikan api dari udara,” tegas Bambang.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan modifikasi cuaca—sebuah teknologi untuk menstimulasi hujan buatan—guna menjaga ketersediaan air, terutama untuk pembasahan lahan gambut yang rawan terbakar.
“Area seperti Bandara Internasional Syamsudin Noor jadi perhatian khusus. Jika lahan gambut di sana terbakar, bukan hanya sulit dipadamkan, tapi juga bisa mengganggu penerbangan dan perekonomian daerah,” ungkapnya.
Dalam menangani bencana, BPBD Kalsel tidak bekerja sendiri. Harmoni kolaborasi menjadi kekuatan utama. “Kita sangat terbantu oleh kerjasama TNI, Polri, sektor swasta, relawan, hingga barisan pemadam kebakaran (BPK) swadaya yang aktif di banyak daerah,” ucap Bambang.
Selain armada udara, pemerintah juga memperkuat alat dan logistik darurat melalui bantuan peralatan dari BNPB, seperti mesin, pompa air, hingga kendaraan operasional.
Saat ini, berdasarkan pantauan, hotspot (titik api) di Kalimantan Selatan masih tergolong rendah—terdeteksi sekitar lima titik. Namun kondisi ini bisa cepat berubah, terutama saat curah hujan mulai benar-benar menghilang.
“Bencana tidak bisa ditebak. Karena itu, mitigasi lebih penting daripada reaksi. Kita siapkan semuanya dari sekarang agar masyarakat tetap aman,” tutup Bambang.
