Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi IV DPR RI, Kepala BPBAT Mandiangin beserta jajaran, unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, serta sejumlah pejabat terkait dan undangan lainnya.
Dalam agenda tersebut, rombongan Komisi IV DPR RI meninjau langsung pengembangan budidaya ikan gabus haruan (Channa striata) dan ikan kelabau (Osteochilus melanopleurus) sebagai bagian dari upaya konservasi dan pengembangan potensi sumber daya ikan lokal.
Titiek mengatakan, kunjungan kerja ini tidak hanya bertujuan melihat perkembangan dan capaian BPBAT Mandiangin, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang dihadapi para pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, BPBAT Mandiangin telah memperlihatkan kinerja positif melalui pengembangan teknologi pembenihan sejumlah komoditas ikan lokal, termasuk ikan gabus dan belida.
“Kami ingin melihat apa yang sudah dicapai oleh balai ini dan mendapatkan masukan dari para pembudidaya, pelaku usaha serta pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menilai, keberhasilan mengembangkan teknologi pemijahan ikan gabus dan belida merupakan pencapaian penting. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, kedua komoditas tersebut juga menyimpan potensi pasar yang menjanjikan.
Bahkan, ikan belida yang selama ini dikenal sebagai salah satu bahan baku kuliner khas Palembang semakin sulit ditemukan. Kondisi tersebut menjadikan pengembangan teknologi pembenihan sebagai salah satu upaya penting untuk menjaga keberlangsungan populasi sekaligus memenuhi kebutuhan pasar.
Titiek berharap, inovasi yang telah dikembangkan BPBAT Mandiangin dapat terus ditingkatkan dan diperluas manfaatnya, sehingga tidak hanya mendukung pelestarian ikan lokal, tetapi juga mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya.
Dalam kesempatan tersebut, Titiek juga menyoroti peran strategis BPBAT Mandiangin sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi dan pelayanan perikanan budidaya air tawar di kawasan Kalimantan.
Menurutnya, luas wilayah dan besarnya potensi perikanan di Kalimantan perlu diimbangi dengan dukungan infrastruktur kelembagaan yang memadai.
Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar memperkuat keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) perikanan di berbagai provinsi di Kalimantan. Dengan dukungan fasilitas dan kelembagaan yang lebih merata, pelayanan kepada pembudidaya diharapkan semakin optimal.
Selain teknologi pembenihan, Titiek turut memberikan perhatian terhadap inovasi BPBAT Mandiangin dalam menghasilkan ekstrak albumin dari ikan gabus.
Produk tersebut dinilai memiliki peluang pengembangan lebih lanjut, terutama karena kandungan albuminnya berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan medis, termasuk membantu proses penyembuhan luka.
“Kami mengapresiasi balai ini karena tidak hanya eksis, tetapi juga mampu mengembangkan berbagai inovasi dan menghasilkan benih-benih ikan untuk dibagikan kepada para pembudidaya,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menyampaikan bahwa Kabupaten Banjar memiliki potensi perikanan budidaya air tawar yang sangat besar dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah.
Hal tersebut tercermin dari capaian produksi perikanan budidaya air tawar pada 2025 yang mencapai 55.099 ton. Angka tersebut sekaligus menempatkan Kabupaten Banjar pada peringkat pertama di Kalimantan Selatan.
Menurut Habib Idrus, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya tidak sekadar menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan telah berkembang menjadi sektor strategis yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan BPBAT Mandiangin.
Kerja sama yang telah berjalan antara lain melalui pelatihan dan pendampingan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), bantuan benih dan calon indukan ikan, khususnya komoditas nila dan lele, serta dukungan sarana produksi berupa mesin pakan.
Tidak hanya itu, kolaborasi juga mencakup analisis parameter kualitas air dan pakan dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium BPBAT Mandiangin yang telah bersertifikasi.
Habib Idrus juga menilai pengembangan komoditas ikan lokal perlu mendapatkan perhatian serius. Terlebih, Kabupaten Banjar memiliki sejumlah potensi ikan endemik dan dilindungi, seperti ikan belida dan jelawat, yang dalam beberapa tahun terakhir telah dikembangkan melalui dukungan teknologi BPBAT Mandiangin.
Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas pembudidaya di daerah.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada kegiatan bantuan dan pelatihan, tetapi berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang terintegrasi dari pembenihan, pembesaran, pengolahan hingga pemasaran. Dengan demikian, kelompok pembudidaya semakin mandiri, produktif dan berdaya saing,” harapnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan usaha perikanan budidaya, kunjungan kerja Komisi IV DPR RI tersebut juga ditutup dengan penyerahan bantuan benih ikan kepada sejumlah kelompok pembudidaya.
Bantuan masing-masing sebanyak 20 ribu ekor benih ikan disalurkan kepada lima kelompok pembudidaya, sehingga total bantuan mencapai 100 ribu ekor.
Dari jumlah tersebut, tiga kelompok pembudidaya asal Kabupaten Banjar menerima bantuan benih ikan lele, sedangkan dua kelompok dari Kota Banjarbaru memperoleh bantuan benih ikan nila.
Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kelompok pembudidaya untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, serta memperkuat keberlanjutan sektor perikanan budidaya.
Melalui kunjungan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga teknis perikanan semakin solid. Tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi sektor perikanan, tetapi juga memastikan kekayaan sumber daya ikan lokal Kalimantan Selatan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
