REDAKSI8.COM, BANJAR – Keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga gas LPG 3 kg atau “gas melon” semakin memuncak. Menindaklanjuti hasil sidak di lapangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar langsung bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama PT Pertamina dan sejumlah pihak terkait di Aula Kantor DKUMPP, Selasa (1/7/2025).
Rakor ini turut dihadiri oleh Satgas Pangan Polres Banjar, Bagian Perekonomian Setda Banjar, dan Satpol PP. Rakor menjadi forum penting untuk membahas solusi jangka pendek dan langkah pengawasan jangka panjang agar krisis gas subsidi ini tak terus berulang.
Kepala DKUMPP Banjar, I Gusti Made Suryawati, memimpin langsung jalannya rapat. Ia menegaskan bahwa laporan warga soal kelangkaan gas melon datang dari berbagai saluran, termasuk langsung ke Bupati, DKUMPP, hingga aplikasi LAPOR!
“Di lapangan, harga di tingkat eceran sudah gila-gilaan, tembus Rp 45.000 – Rp 50.000 per tabung. Ini jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Masyarakat kesulitan mendapatkan LPG subsidi, dan ini harus segera kita sikapi,” tegas Made.
Ia menyarankan agar solusi cepat seperti operasi pasar digencarkan kembali, sembari memperkuat sistem pengawasan distribusi LPG subsidi.
Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, yang akrab disapa Pak Ucup, menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada pengurangan kuota.
“Masalahnya mungkin ada pada ketidakseimbangan penyaluran saat libur panjang. Penyaluran tetap diganti ke hari lain, tapi pola distribusinya terganggu, dan ini dimanfaatkan oleh oknum pedagang untuk menaikkan harga,” jelasnya.
Ia berjanji akan menyampaikan permintaan DKUMPP untuk operasi pasar ke pimpinan pusat Pertamina sesegera mungkin.
Dukungan penuh datang dari Satgas Pangan Polres Banjar yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap agen dan pangkalan harus diperketat.
“Jika ada cukup bukti terjadi penyimpangan atau penyelewengan distribusi, maka kami akan rekomendasikan tindakan tegas hingga pemutusan usaha,” kata perwakilan Satgas dengan nada tegas.
Sementara itu, perwakilan Bagian Ekonomi Setda Banjar menyoroti perilaku tidak tepat sasaran dalam penggunaan LPG subsidi.
“ASN diimbau tidak lagi menggunakan LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, kami juga akan lakukan studi untuk penyesuaian dan penetapan HET yang lebih realistis,” ujarnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh Satgas Pangan Polres Banjar, Bagian Perekonomian Setda Banjar, dan Satpol PP. Rakor menjadi forum penting untuk membahas solusi jangka pendek dan langkah pengawasan jangka panjang agar krisis gas subsidi ini tak terus berulang.
Kepala DKUMPP Banjar, I Gusti Made Suryawati, memimpin langsung jalannya rapat. Ia menegaskan bahwa laporan warga soal kelangkaan gas melon datang dari berbagai saluran, termasuk langsung ke Bupati, DKUMPP, hingga aplikasi LAPOR!
“Di lapangan, harga di tingkat eceran sudah gila-gilaan, tembus Rp 45.000 – Rp 50.000 per tabung. Ini jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Masyarakat kesulitan mendapatkan LPG subsidi, dan ini harus segera kita sikapi,” tegas Made.
Ia menyarankan agar solusi cepat seperti operasi pasar digencarkan kembali, sembari memperkuat sistem pengawasan distribusi LPG subsidi.
Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, yang akrab disapa Pak Ucup, menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada pengurangan kuota.
“Masalahnya mungkin ada pada ketidakseimbangan penyaluran saat libur panjang. Penyaluran tetap diganti ke hari lain, tapi pola distribusinya terganggu, dan ini dimanfaatkan oleh oknum pedagang untuk menaikkan harga,” jelasnya.
Ia berjanji akan menyampaikan permintaan DKUMPP untuk operasi pasar ke pimpinan pusat Pertamina sesegera mungkin.
Dukungan penuh datang dari Satgas Pangan Polres Banjar yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap agen dan pangkalan harus diperketat.
“Jika ada cukup bukti terjadi penyimpangan atau penyelewengan distribusi, maka kami akan rekomendasikan tindakan tegas hingga pemutusan usaha,” kata perwakilan Satgas dengan nada tegas.
Sementara itu, perwakilan Bagian Ekonomi Setda Banjar menyoroti perilaku tidak tepat sasaran dalam penggunaan LPG subsidi.
“ASN diimbau tidak lagi menggunakan LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, kami juga akan lakukan studi untuk penyesuaian dan penetapan HET yang lebih realistis,” ujarnya.
