REDAKSI8.COM, BANJAR – Komitmen Kabupaten Banjar dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat tidak hanya menyasar pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga menjamin mutu pangan yang dikonsumsi. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Sosialisasi Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) oleh Dinas Pertanian (Distan) Banjar di Aula Distan, Senin (1/12/2025).

Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi prioritas nasional dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda.

Acara dihadiri oleh Kepala Distan Banjar Warsita, Kabid Keswan dan Kesmavet drh Lulu Vilavardi, perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Kepala SPPG se-Kabupaten Banjar, serta sejumlah pengelola Rumah Potong Hewan (RPH) pemerintah maupun swasta.

Dalam sambutannya, Warsita menegaskan bahwa tantangan saat ini bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memastikan mutu dan keamanan pangan asal hewan tetap terjaga.

“Produk pangan hewani harus aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Apalagi dengan adanya program MBG, keamanan pangan menjadi syarat utama,” tegasnya.

NKV, lanjutnya, merupakan sertifikat resmi yang wajib dimiliki setiap unit usaha pangan asal hewan—mulai dari RPH, depot susu, pengolahan telur, hingga industri daging olahan.

“Sertifikasi ini membuktikan bahwa unit usaha telah menerapkan standar hygiene dan sanitasi serta menjamin keamanan pangan sesuai peraturan,” ungkap Warsita.

Ia berharap para pelaku usaha dapat menyesuaikan proses produksi dengan standar nasional, agar ke depan seluruh produk yang masuk ke program MBG benar-benar layak konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan.

Kabid Keswan dan Kesmavet, drh Lulu Vilavardi, menambahkan bahwa sertifikasi NKV merupakan bagian dari penguatan sistem keamanan pangan berbasis risiko.

“Apapun yang berkaitan dengan hewan dan produk hewan, baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh pada kesehatan manusia,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan dari hulu ke hilir—mulai dari proses pemotongan hewan, penyimpanan daging, hingga distribusi ke dapur produksi MBG.

Melalui kegiatan ini, Lulu ingin memastikan seluruh pihak memahami alur penerbitan NKV, persyaratan teknis, hingga manfaatnya bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.

Sosialisasi ini menjadi momentum percepatan transformasi unit usaha pangan hewani di Banjar, dari yang masih bersifat tradisional menuju usaha profesional dan tersertifikasi.

Dengan meningkatnya jumlah unit usaha bersertifikat NKV, Pemkab Banjar optimistis bahwa suplai pangan program MBG semakin terjamin kualitasnya, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sebagai sasaran utama MBG.