REDAKSI8.COM, TAPTENG – Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, bereaksi keras atas dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Tapteng terhadap panitia pelaksanaan kegiatan keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Barus.
Dalam pernyataannya saat menghadiri Deklarasi Pernyataan Sikap Menjaga Keberagaman Antar Umat Beragama di Gedung Olahraga (GOR) Barus, Sabtu (20/9/2025), Masinton menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang boleh menghalangi umat dalam menjalankan keyakinannya.
“Masalah keamanan itu tanggung jawab negara. Pemerintah bersama TNI-Polri akan menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan ibadah. Tidak boleh ada pihak mana pun yang menghalang-halangi umat dalam menjalankan keyakinannya,” tegas Masinton dengan nada berang.
Ia langsung memerintahkan Camat Barus, Sanggam Panggabean, agar pelaksanaan Maulid Nabi tetap berjalan sesuai rencana. Menurutnya, intimidasi atas nama jabatan adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak bisa ditoleransi.
Bupati menekankan bahwa prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjunjung tinggi kebebasan beragama, sebagaimana amanat Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kalau umat Islam mengadakan Maulid, Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha, maka umat lain harus menghormati. Begitu juga sebaliknya, saat umat Kristen merayakan Natal dan Paskah, umat Islam ikut menjaga. Itu bukan sekadar slogan, tapi harus dijalankan,” ujarnya.
Masinton bahkan mengingatkan bahwa Tapanuli Tengah adalah milik seluruh rakyat, bukan segelintir orang atau kelompok tertentu.
“Tidak boleh ada lagi intimidasi. Sudah bukan zamannya masyarakat ditakut-takuti. Kalau ada PNS yang diintimidasi dengan ancaman mutasi, jangan takut. Saya saja tidak semudah itu memutasi, ada mekanismenya. Apalagi orang yang tidak punya kewenangan, jangan coba-coba menakut-nakuti rakyat,” tegasnya lantang.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah bersama Forkopimda hadir untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, budaya, dan keagamaan. Bahkan, Pemkab Tapteng membuka fasilitas umum seperti GOR untuk dipakai masyarakat demi kepentingan bersama.
“Silakan gunakan fasilitas pemerintah sepanjang untuk kepentingan masyarakat, termasuk kegiatan seni, budaya, dan keagamaan. Negara hadir untuk melindungi itu semua,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Masinton mengajak semua pihak meninggalkan pola intimidasi dan politik ketakutan. Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan serta memupuk kebersamaan demi membangun Tapanuli Tengah.
“Tidak boleh ada benih-benih intoleransi tumbuh di Tapanuli Tengah. Perbedaan adalah kekuatan kita. Beda agama, beda keyakinan, tetap harus bersatu dalam semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya. (Jerry).
Dalam pernyataannya saat menghadiri Deklarasi Pernyataan Sikap Menjaga Keberagaman Antar Umat Beragama di Gedung Olahraga (GOR) Barus, Sabtu (20/9/2025), Masinton menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang boleh menghalangi umat dalam menjalankan keyakinannya.
“Masalah keamanan itu tanggung jawab negara. Pemerintah bersama TNI-Polri akan menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan ibadah. Tidak boleh ada pihak mana pun yang menghalang-halangi umat dalam menjalankan keyakinannya,” tegas Masinton dengan nada berang.
Ia langsung memerintahkan Camat Barus, Sanggam Panggabean, agar pelaksanaan Maulid Nabi tetap berjalan sesuai rencana. Menurutnya, intimidasi atas nama jabatan adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak bisa ditoleransi.
Bupati menekankan bahwa prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjunjung tinggi kebebasan beragama, sebagaimana amanat Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kalau umat Islam mengadakan Maulid, Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha, maka umat lain harus menghormati. Begitu juga sebaliknya, saat umat Kristen merayakan Natal dan Paskah, umat Islam ikut menjaga. Itu bukan sekadar slogan, tapi harus dijalankan,” ujarnya.
Masinton bahkan mengingatkan bahwa Tapanuli Tengah adalah milik seluruh rakyat, bukan segelintir orang atau kelompok tertentu.
“Tidak boleh ada lagi intimidasi. Sudah bukan zamannya masyarakat ditakut-takuti. Kalau ada PNS yang diintimidasi dengan ancaman mutasi, jangan takut. Saya saja tidak semudah itu memutasi, ada mekanismenya. Apalagi orang yang tidak punya kewenangan, jangan coba-coba menakut-nakuti rakyat,” tegasnya lantang.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah bersama Forkopimda hadir untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, budaya, dan keagamaan. Bahkan, Pemkab Tapteng membuka fasilitas umum seperti GOR untuk dipakai masyarakat demi kepentingan bersama.
“Silakan gunakan fasilitas pemerintah sepanjang untuk kepentingan masyarakat, termasuk kegiatan seni, budaya, dan keagamaan. Negara hadir untuk melindungi itu semua,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Masinton mengajak semua pihak meninggalkan pola intimidasi dan politik ketakutan. Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan serta memupuk kebersamaan demi membangun Tapanuli Tengah.
“Tidak boleh ada benih-benih intoleransi tumbuh di Tapanuli Tengah. Perbedaan adalah kekuatan kita. Beda agama, beda keyakinan, tetap harus bersatu dalam semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya. (Jerry).
