REDAKSI8.COM, ASAHAN – Bupati Asahan H. Surya, BSc menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan mengusung tema Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045 dihadiri langsung oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo, dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin serta seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Pada kegiatan ini, Presiden RI menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini.
Pasca mengikuti kegiatan tersebut, Bupati Asahan H. Surya, BSc yang didampingi oleh Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar Asisten Administrasi Umum Muhilli Lubis dan beberapa OPD menyambut baik arahan Presiden RI Joko Widodo.
Bupati Asahan menilai bahwa kesuksesan keuangan negara tergantung kerjasama yang baik antara kementerian lembaga baik tingkat nasional maupun daerah.
“Alhamdulillah Indonesia mendapatkan WTP dari BPK, begitu juga dengan Kabupaten Asahan yang telah mendapatkan WTP 7 kali berturut-turut,” ujaranya.
Surya juga berkomitmen akan terus menjaga pola keuangan Kabupaten Asahan untuk menjadi semakin baik sebagaimana harapan Presiden. “Akuntabilitas dan fleksibilitas ini tetap harus ada, di Kabupaten Asahan. Hal-hal ini sangat kita perhatikan”, ungkapnya.
Selanjutnya, Surya mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan akan tetap bersinergi dengan stakeholder terkait dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel di Kabupaten Asahan.
“Diharapkan kita dapat terus mempertahankan predikat WTP dalam penyelenggaraan keuangan Daerah”, tandasnya.
