REDAKSI8.COM, ASAHAN – Suasana Aula Melati Kantor Bupati Asahan pada Rabu (12/03/2025) pagi terasa lebih hidup dari biasanya. Pasalnya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029.
Acara ini bukan sekadar seremonial, tapi jadi momen penting untuk mengajak masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya ikut menyuarakan harapan dan kebutuhan pembangunan lima tahun ke depan.
“RPJMD ini bukan cuma dokumen, tapi komitmen kita bersama. Kita sadar, tidak semua bisa kita wujudkan sekaligus, tapi kami ingin program yang kami susun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bupati Asahan dalam sambutannya.
Forum ini diselenggarakan untuk menghimpun aspirasi publik demi penyempurnaan arah pembangunan daerah. Kepala Bapperida Asahan, H. Supriyanto, M.Pd, menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk Perda Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045.
Bupati juga menegaskan pentingnya menyelaraskan dokumen RPJMD Asahan dengan RPJMD Provinsi Sumut dan RPJMN Nasional. Apalagi, Asahan sudah ditetapkan sebagai lokasi prioritas untuk pengembangan komoditas unggulan seperti sawit, karet, kelapa, dan ekonomi biru berbasis kelautan, serta penguatan swasembada pangan nasional.
“Kami tidak ingin berjanji muluk. Lebih baik programnya sedikit tapi nyata, ketimbang banyak tapi tidak terealisasi,” ujar Bupati dengan nada realistis namun optimis.
Ia juga mengajak semua elemen untuk bersinergi. “Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha, kampus, masyarakat, semuanya punya peran besar. Mari kita gerak bersama menuju Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan,” tambahnya.
Forum ini diisi oleh narasumber-narasumber berkompeten dari berbagai instansi, seperti Bapperida Asahan, Dinas Lingkungan Hidup, BPS, dan Bappelitbang Provsu, yang membahas mulai dari indikator makro daerah hingga prinsip pembangunan berkelanjutan dan sinkronisasi antarwilayah.
Dengan berlangsungnya forum ini, Pemkab Asahan berharap bisa merumuskan program prioritas yang benar-benar mewakili suara rakyat, bukan hanya rencana atas kertas.
Acara ini bukan sekadar seremonial, tapi jadi momen penting untuk mengajak masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya ikut menyuarakan harapan dan kebutuhan pembangunan lima tahun ke depan.
“RPJMD ini bukan cuma dokumen, tapi komitmen kita bersama. Kita sadar, tidak semua bisa kita wujudkan sekaligus, tapi kami ingin program yang kami susun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bupati Asahan dalam sambutannya.
Forum ini diselenggarakan untuk menghimpun aspirasi publik demi penyempurnaan arah pembangunan daerah. Kepala Bapperida Asahan, H. Supriyanto, M.Pd, menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk Perda Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045.
Bupati juga menegaskan pentingnya menyelaraskan dokumen RPJMD Asahan dengan RPJMD Provinsi Sumut dan RPJMN Nasional. Apalagi, Asahan sudah ditetapkan sebagai lokasi prioritas untuk pengembangan komoditas unggulan seperti sawit, karet, kelapa, dan ekonomi biru berbasis kelautan, serta penguatan swasembada pangan nasional.
“Kami tidak ingin berjanji muluk. Lebih baik programnya sedikit tapi nyata, ketimbang banyak tapi tidak terealisasi,” ujar Bupati dengan nada realistis namun optimis.
Ia juga mengajak semua elemen untuk bersinergi. “Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha, kampus, masyarakat, semuanya punya peran besar. Mari kita gerak bersama menuju Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan,” tambahnya.
Forum ini diisi oleh narasumber-narasumber berkompeten dari berbagai instansi, seperti Bapperida Asahan, Dinas Lingkungan Hidup, BPS, dan Bappelitbang Provsu, yang membahas mulai dari indikator makro daerah hingga prinsip pembangunan berkelanjutan dan sinkronisasi antarwilayah.
Dengan berlangsungnya forum ini, Pemkab Asahan berharap bisa merumuskan program prioritas yang benar-benar mewakili suara rakyat, bukan hanya rencana atas kertas.
