REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerima bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp30 miliar untuk mendukung operasional penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional petugas, mulai dari pembelian bahan bakar minyak (BBM), konsumsi, uang harian, hingga alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pendukung lainnya.
“Kalau keseluruhan se-Kalsel Banpres itu Rp180 miliar. Banpres provinsi kan kita mendapatkan Rp30 miliar. Banpres itu digunakan untuk mendukung kegiatan operasional seperti pembelian BBM, konsumsi untuk petugas termasuk uang harian petugas,” ujar Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, Senin (9/11/26).
Meski demikian, realisasi penggunaan dana Banpres itu masih dalam proses pengadaan.
Salah satu kendalanya adalah kelangkaan sejumlah perlengkapan, terutama APD karena tingginya kebutuhan pengadaan barang serupa di berbagai daerah di Indonesia.
“Selain itu juga membeli alat-alat perlengkapan diri dan alat-alat pendukung lainnya, jadi untuk saat ini memang realisasinya masih dalam proses pengadaan,” jelasnya.
Kondisi tersebut tentunya membuat proses pembelian dan pengadaan sejumlah kebutuhan operasional sedikit terlambat.
Karena itu, dana Banpres yang diterima Pemprov Kalsel hingga kini belum seluruhnya terserap.
“Sebagian memang dikarenakan terjadi kelangkaan, contohnya alat pelindung diri itu hampir seluruh Indonesia saat ini membeli, jadi terjadi kelangkaan barang tersebut sehingga pembeliannya dan pengadaannya juga agak sedikit terlambat. Jadi dana Banpres provinsi belum habis,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penggunaan dana Banpres di masing-masing Kabupaten Kota tidak seragam.
Hal itu bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menempatkan anggaran tersebut melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Menurutnya, sebagian daerah memang mengalokasikannya secara khusus untuk penanganan karhutla, namun daerah lainnya bisa memasukkan dana itu ke BTT umum yang dapat digunakan pada penanganan berbagai potensi bencana hingga Desember 2026.
Harapannya dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat kesiapan Pemerintah Daerah dalam menangani karhutla.
“Dengan dukungan operasional dan perlengkapan yang memadai, penanganan kebakaran di wilayah masing-masing diharapkan berjalan lebih optimal,” tuntasnya.
