REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati, Martapura, Senin (2/3/2026) pagi. Di tengah suasana awal Ramadan, apel yang dipimpin Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Banjar, H Ikhwansyah, itu tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi momentum penegasan arah kebijakan: penguatan literasi dan pembenahan tata kelola arsip daerah.
Petugas apel berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, simbol bahwa isu literasi dan kearsipan kini ditempatkan sebagai prioritas strategis pembangunan sumber daya manusia dan birokrasi.
Literasi Masih Jadi PR Bersama.
Dalam arahannya, Ikhwansyah membacakan sambutan tertulis Bupati Banjar yang menekankan tiga persoalan utama: tingkat kegemaran membaca yang masih perlu ditingkatkan, standarisasi perpustakaan yang belum merata, serta pengelolaan arsip yang harus semakin tertib dan modern.
Data yang dipaparkan menunjukkan perkembangan signifikan, namun masih menyisakan pekerjaan rumah. Dari total 758 perpustakaan di Kabupaten Banjar, sebanyak 665 telah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). Sementara itu, 45 perpustakaan telah memenuhi Standar Perpustakaan Nasional (SNP).
“Ini adalah progres yang baik, namun target kita tentu masih lebih tinggi dari itu,” ujar Ikhwansyah membacakan sambutan Bupati.
Angka tersebut mencerminkan adanya peningkatan tata kelola perpustakaan, namun pemerintah daerah menilai kualitas layanan dan budaya baca masyarakat harus terus didorong. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk peningkatan kualitas hidup.
Selain literasi, sektor kearsipan juga menunjukkan capaian membanggakan. Pada 2025, Indeks Kearsipan Kabupaten Banjar meraih skor 83,30 dengan kategori “A” atau Memuaskan.
Capaian ini dinilai sebagai indikator membaiknya sistem pengelolaan dokumen pemerintahan, mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pengamanan arsip. Arsip yang tertib bukan sekadar administrasi, tetapi fondasi akuntabilitas dan transparansi publik.
Namun, menurut Ikhwansyah, penghargaan dan nilai tinggi tersebut bukanlah garis finis.
“Pencapaian ini bukan titik akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola yang tertib, sistematis dan berbasis digital,” tegasnya.
Upaya modernisasi tata kelola juga diperkuat melalui penerapan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Saat ini, aplikasi tersebut telah digunakan oleh 1.069 pengguna, mencakup 27 SKPD, 20 kecamatan, 13 kelurahan, dan 30 UPTD Puskesmas.
Digitalisasi arsip melalui SRIKANDI dinilai mampu mempercepat alur administrasi, meminimalisasi risiko kehilangan dokumen, serta mendukung efisiensi kerja aparatur. Pemerintah daerah pun meminta agar penggunaan aplikasi ini terus diperluas dan dioptimalkan hingga menjangkau seluruh unit kerja.
Keberhasilan penguatan literasi dan tata kelola arsip tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Dinas Pendidikan diharapkan terus memperkuat budaya literasi di sekolah-sekolah, membangun perpustakaan yang representatif, serta mendorong gerakan gemar membaca sejak usia dini. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diminta mendukung tata kelola arsip dan penguatan literasi hingga ke tingkat desa.
Dengan demikian, penguatan literasi tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi merata hingga wilayah pedesaan, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Banjar yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
Ikhwansyah mengakui, tantangan tetap ada, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Namun, ia optimistis dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, budaya tertib arsip serta peningkatan minat baca masyarakat dapat terwujud secara maksimal.
Apel gabungan pagi itu menjadi penanda bahwa pembangunan daerah bukan hanya tentang proyek fisik, tetapi juga pembenahan sistem, budaya baca, dan tata kelola informasi. Sebab, daerah yang maju bukan hanya yang infrastrukturnya megah, melainkan yang warganya literat dan birokrasinya tertib, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.
