REDAKSI8.COM – KALIMANTAN TIMUR – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menghadiri Kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023.
Acara tersebut, digelar oleh BPK RI dengan dirangkai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).
Selayaknya menurut Akmal Malik, pengelolaan keuangan tidak lagi berbasis fungsi, tapi berbasis problem solving (pemecahan masalah) atau solusi. “Karena masalah kita itu lintas fungsi,” ucap Akmal, sapaan akrabnya.
Akmal Malik mencontohkan persoalan tambang ilegal menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), tetap harus melibatkan lintas sektor. Diantaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan maupun instansi terkait lainnya.
Baginya, jika melalui pendekatan fungsi, ESDM tidak akan mampu. Sehingga, diperlukan sinergi dan berkolaborasi. Ke depan, lanjutnya, harus ada paradigma berpikir “money follow solution” atau uang mengikuti penyelesaian masalah (solusi).
“Sehingga masalah bisa diselesaikan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Pria kelahiran Pulau Punjung, Sumatera Barat.
Akmal juga mengapresiasi penyampaian LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. “Hasil pemeriksaan terhadap pusat, juga kontribusi kinerja pemerintah daerah,” tandasnya.
Di kesempatan ini, Presiden Joko Widodo mengapresiasi jajaran BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan baik dan sesuai waktu pelaksanaan.
“BPK harus terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan,” tegas Jokowi.
Presiden juga menyampaikan selamat kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara,” sebutnya.
Karena itu, Presiden meminta penggunaan APBN dan APBD secara baik dan mempertanggungjawabkan secara baik pula. “Kita harus merasa setiap tahun ini pasti di audit, pasti diperiksa,” tutupnya.
Ia pun berharap agar semua pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja negara.
Turut hadir Wapres Ma’ruf Amin, pimpinan BPK RI, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, pimpinan Komisi XI DPR RI, para gubernur/bupati/wali kota dan pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota se Indonesia.
