REDAKSI8.COM – Kebijakan kenaikan berbagai harga mulai dari BBM non Subsidi Pertamax, bahan-bahan pangan hingga PPN ini menjadi isu ekonomi terkini di Indonesia. Selain itu ketidakstabilan beberapa komoditi juga turut serta mempengaruhi harga pasar.
Tak lupa juga terkait isu politik dimana berhembus kencang tentang wacana penundaan pemilu, hingga perpanjangan masa jabatan Presiden sampai 3 periode.
Menanggapi hal tersebut, Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Selatan dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan mencederai semangat reformasi.
Penolakan tersebut disampaikan dari PW KAMMI Kalimantan Selatan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, setelah melakukan orasi dan mereka diterima oleh anggota DPRD Provinsi.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua PW KAMMI Kalimantan Selatan Alfiansyah bahwa kenaikan harga-harga yang tidak dibarengi dengan perbaikan di seluruh sektor ekonomi ini jelas hanya akan menyengsarakan rakyat dan meningkatkan tingkat kemiskinan.
“Ditambah dengan adanya wacana penambahan masa jabatan presiden dan atau penundaan pemilu, ini membuktikan ketidakcakapan rezim saat ini dalam mengelola negara yang sesuai dengan Amanah Konstitusi dan UUD 1945,” ungkapnya, Kamis (7/4/2022).
Ia menegaskan bahwa jika wacana ini terus disuarakan ini hanya akan membuka ruang otoritarianisme dan mencederai semangat reformasi dan jika terealisasi, usulan ini jelas bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi.
“Sebab Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali dan pada Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap (fik term) yakni lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan,” tuturnya
“Terlebih konstitusi kita tidak membuka ruang adanya penundaan pelaksanaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden,” tambahnya
Selain itu, menurunya lagi bahwa penundaan pemilu juga sama artinya menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu Panjang dan berpotensi membuka praktek korupsi.
Maka dengan ini bahwa KAMMI Kalimantan Selatan menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM Pertamax serta mendesak Pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM Pertalite.
Mendesak Pemerintah menjamin kestabilan dan ketersediaan bahan pangan, menolak kenaikan PPN 11%. Menolak perpanjangan massa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu.
KAMMI Kalimantan Selatan juga mendesak Pemerintah dan DPRD Kalimantan Selatan untuk terus aktif menolak segala bentuk kenaikan harga yang menyelengsarakan rakyat serta menolak pula wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan Presiden yang tengah menjadi isu nasional saat ini.
