Eddy Yulianto, S.Pd., M.AP, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Balangan menyayangkan, keputusan pihak sekretariat daerah yang memutuskan kontrak kerja para tenaga security secara sepihak.
Menurutnya, pihak sekretariat daerah Kabupaten Balangan harus menjelaskan dasar keputusan yang mereka ambil itu dalam rapat dengar pendapat nersama pihak DPRD Balangan.
“Kami tidak mengira, ternyata tenaga kontrak security itu sama sekali tidak mendapat pesangon dan ganti rugi,” katanya.
Eddy yang juga merupakan anggota Komisi I, DPRD Balangan ini berpendapat, setidaknya ada dasar hukum dan alasan yang rasional selain alasan kemampuan kondisi keuangan daerah yang defisit itu.
“Jika, benar-benar karena kondisi keuangan, jangan sampai ada penundaan pelaksanaan program kerja. Tidak boleh ada silva. Karena itu bukti tidak efektifnya program dan tidak efisiennya serapan anggaran,” imbuhnya.
