REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda penting pada Selasa (8/7/2025), di Ruang Graha Paripurna, Gedung DPRD Kota Banjarbaru.
Paripurna itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono.
Tiga agenda utama yang dibahas yaitu pandangan umum fraksi dan jawaban Wali Kota terkait Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, pengambilan keputusan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, serta penyampaian tiga Raperda Inisiatif DPRD.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terkait rencana perubahan APBD.
Ia mengapresiasi atas dukungan penuh DPRD dan menyatakan hal ini menjadi bukti sinergi yang kuat dalam membangun Banjarbaru yang “Emas”: Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.
“Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota dan DPRD sepemikiran dan memiliki tekad kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu isu yang disorot dalam paripurna adalah tingginya harga gas elpiji 3 kg.
Wali Kota mengaku telah turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi di tingkat pengecer.
“Saya keliling pakai motor ke warung-warung, siang hari saat panas-panasnya, untuk pastikan harga elpiji di lapangan. Memang harganya sudah tinggi dari pengecernya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota akan memperkuat pengawasan dan pemutakhiran data penerima subsidi agar penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran.
“Kita akan gunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan benar-benar sampai ke yang berhak,” tegasnya.
Menanggapi permintaan fraksi-fraksi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Erna Lisa menuturkan bahwa Pemkot akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, termasuk membentuk tim targeting untuk optimalisasi sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Ia menekankan percepatan pembangunan melalui program 100 Hari Kerja yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kami menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT/RW serta seragam sekolah gratis untuk pelajar SD dan SMP se-Banjarbaru,” jelasnya.
Dalam Rapat Paripurna kali ini DPRD Kota Banjarbaru mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
