REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi mahasiswa asli Kaltim yang sedang menempuh pendidikan di luar kota.
Kebijakan tersebut juga mencakup warga dengan KTP Kaltim yang berobat di luar daerah, tanpa perlu menjalani proses administrasi yang rumit ataupun membayar premi BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini mendapat perhatian luas, terutama dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, salah satunya adalah Sarkowi V Zahry.
Sarkowi menyambut positif kebijakan tersebut, namun juga menyampaikan beberapa catatan terkait pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi dalam program tersebut.
Menurut Sarkowi, pihaknya telah melakukan rapat dengan BPJS Kesehatan untuk membahas beberapa evaluasi mengenai pelayanan kesehatan di Kaltim.
“Intinya, kami sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan mereka berjanji untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari DPRD. Pak Gubernur juga sudah mengetahui keluhan terkait pelayanan BPJS,” ujarnya dalam sebuah kesempatan.
Sarkowi menambahkan bahwa masalah utama yang disoroti adalah banyaknya keluhan dari masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan di Kaltim.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun ada program yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat, pelayanan BPJS Kesehatan di dalam daerah saja masih belum optimal.
Oleh karena itu, ia mengingatkan jika pelayanan di dalam Kaltim masih memiliki banyak permasalahan, maka tantangan untuk memperbaiki pelayanan di luar daerah, terutama bagi mahasiswa dan warga yang ber-KTP Kaltim di luar kota, tentu akan lebih besar.
“Jika pelayanan di dalam daerah masih banyak masalah, maka tak heran jika banyak masyarakat yang meragukan keberhasilan program ini, apalagi untuk yang di luar daerah,” ungkapnya.
Sarkowi menekankan pentingnya pembaruan data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk memastikan kelancaran program ini, diperlukan pemutakhiran data secara rutin.
Proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai siapa saja yang berhak mendapat layanan gratis dan di mana saja mereka tinggal. Hal ini akan mempermudah pihak berwenang dalam menjalankan kebijakan tersebut di lapangan.
Terkait dengan anggaran, Sarkowi juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi alokasi anggaran yang ada, meskipun ia memahami bahwa ada pertimbangan matang dari pemerintah dalam meluncurkan program tersebut.
“Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait anggaran, dan kami menyadari bahwa anggaran saat ini berada dalam posisi yang terbatas, apalagi di tengah tahun. Namun, kami maklumi bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan dengan baik untuk meluncurkan program ini,” katanya.
Sarkowi mengungkapkan bahwa anggaran 2025 yang digunakan untuk program ini sebenarnya sudah direncanakan pada periode pemerintahan kepala daerah sebelumnya. Sebagai Gubernur baru, Rudi Mas’ud harus menghadapi keterbatasan anggaran yang sudah disusun sebelumnya, serta adanya aturan efisiensi anggaran yang diberlakukan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan ada pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru yang telah diambil.
“Jika kita lihat secara objektif, anggaran 2025 ini mestinya sudah ditetapkan pada periode kepala daerah sebelumnya. Gubernur baru ini baru menjabat pada 2026, jadi ada tantangan tersendiri dalam pengaturan anggaran tersebut,” jelasnya.
Meskipun demikian, Sarkowi tetap mengapresiasi langkah Gubernur Rudi Mas’ud yang berusaha memberikan perhatian khusus pada masalah kesehatan masyarakat, terutama bagi mahasiswa Kaltim yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
Ia berharap pemerintah dapat terus berupaya meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan di Kaltim, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kaltim.
Ke depan, Sarkowi berharap bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltim, terutama mahasiswa dan warga yang membutuhkan akses layanan kesehatan di luar kota.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa program ini dapat terealisasi dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kaltim.
