REDAKSI8.COM, BANJAR – Dalam upaya menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar, Rabu (15/1/2025).
Kegiatan ini dibuka Bupati Banjar H Saidi Mansyur dalam hal ini diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, didampingi Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhani dan Kepala Bappedalitbang Nasrullah Shadiq.
Ikhwansyah mengatakan penyelenggaraan FKP Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2026 ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis.
“Forum konsultasi publik ini diharapkan dapat menjaring aspirasi-aspirasi pemangku kepentingan dalam memberikan masukan dan saran terkait permasalahan dan tantangan pembangunan tahun 2026” ujarnya
“RKPD Tahun 2026 ini merupakan tahun pertama bagi Pemkab Banjar. Sekaligus juga merupakan tahun pertama dari Tahap I RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2025-2045 dan juga tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025- 2029 yang akan kita susun,” ucap Ia.
Ikhwansyah menambahkan forum ini merupakan momentum penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappedalitbang, Nashrullah, selaku narasumber memaparkan isu strategis yang menjadi fokus RKPD 2026, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial yang adaptif, pengembangan infrastruktur daerah, dan penguatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
“Penyusunan RKPD tahun ini harus lebih cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banjar secara tepat dan strategis agar dapat menuntaskan target-target yang telah ditetapkan.
Dalam forum tersebut, Nashrullah juga memaparkan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar perumusan prioritas pembangunan tahun 2026. Beberapa fokus utama meliputi penurunan angka kemiskinan ekstrem, peningkatan produksi pertanian dan perikanan, serta penguatan infrastruktur dasar, termasuk akses air bersih dan sanitasi.
Menurut Nasrullah, forum ini juga menjadi wujud komitmen kita untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah.
“Ada 8 prioritas pembangunan yaitu Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan serta Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Penguatan SDM Unggul dan Berkarakter, Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal, Penguatan perlindungan sosial, Meningkatkan Pemenuhan layanan infrastruktur Dasar, Penataan Perkotaan, Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim,” pungkas Ia.
Akhir acara dilakukan penandatanganan berita acara yang menandai kesepakatan atas masukan dan aspirasi yang dihimpun selama forum berlangsung. Penandatanganan ini dilakukan oleh perwakilan pemangku kepentingan yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus menjadi landasan untuk merumuskan program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah bersama.
