REDAKSI8.COM, TAPTENG – Gelombang kritik masyarakat kembali menghantam DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Sejumlah warga mendesak dewan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pinjaman Rp70 miliar yang dilakukan Pemkab Tapteng pada masa Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani tahun 2021.
Pinjaman dari PT. SMI itu membebani keuangan daerah hingga kini, dengan cicilan sekitar Rp11 miliar per tahun. Namun, ironisnya, DPRD dinilai bungkam dan tidak punya sikap tegas terkait penggunaan dana jumbo tersebut. Warga mempertanyakan transparansi: Rp70 miliar itu dipakai untuk apa saja?
Alih-alih menyoroti hal besar yang membebani daerah, sejumlah anggota DPRD justru sibuk mengkritik anggaran perayaan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah ke-80 tahun 2025 yang disebut mencapai Rp3 miliar. Padahal, masyarakat justru merasakan dampak positif dari perayaan tersebut.
“Biasanya jualan kami pas-pasan, tapi dengan adanya acara ini dagangan laris manis. Bahkan ada yang kewalahan memenuhi permintaan pengunjung,” ungkap Ainun seorang pedagang yang kecipratan berkah dari ramainya kegiatan.
Dari seni budaya, UMKM, hingga pariwisata lokal, perayaan itu terbukti memberi manfaat langsung kepada rakyat. Kritik dewan pun dinilai tidak hanya berlebihan, tapi juga terkesan mencari-cari masalah.
Warga menuding sikap DPRD pilih-pilih.
“Kalau kasus besar seperti dugaan korupsi dana BOK, Jaspel, sampai pengerusakan aset negara, mereka diam seribu bahasa. Tapi giliran ada kegiatan untuk rakyat, mereka ribut luar biasa,” sindir Yandri Panggabean.
Kecurigaan publik semakin menguat karena beredar informasi bahwa DPRD sendiri meminta tambahan anggaran Rp15 miliar untuk kepentingan dewan.
“Lucu sekali. Anggaran Rp3 miliar yang jelas-jelas dinikmati rakyat dipermasalahkan, tapi permintaan Rp15 miliar untuk mereka sendiri malah dianggap wajar. Kalau anggaran itu diberikan ke dewan, apa manfaatnya untuk rakyat? Jangan-jangan mereka ribut karena permintaan itu tidak dikabulkan Bupati,” tambah warga lainnya dengan nada kecewa.
Masyarakat pun memberi pesan keras. DPRD diminta berhenti bermain peran seolah-olah paling peduli rakyat, sementara rekam jejaknya justru menunjukkan kebisuan dalam kasus besar yang merugikan masyarakat.
“Sudah cukup rakyat dipertontonkan drama. Kalau benar peduli, buktikan dengan mengawal transparansi pinjaman Rp70 miliar, bukan sibuk menjelekkan kegiatan yang membawa manfaat. Dewan itu seharusnya jadi mitra pemerintah, bukan penghambat pembangunan,” tegas Benno Simamora salah satu tokoh pemuda.
Pinjaman dari PT. SMI itu membebani keuangan daerah hingga kini, dengan cicilan sekitar Rp11 miliar per tahun. Namun, ironisnya, DPRD dinilai bungkam dan tidak punya sikap tegas terkait penggunaan dana jumbo tersebut. Warga mempertanyakan transparansi: Rp70 miliar itu dipakai untuk apa saja?
Alih-alih menyoroti hal besar yang membebani daerah, sejumlah anggota DPRD justru sibuk mengkritik anggaran perayaan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah ke-80 tahun 2025 yang disebut mencapai Rp3 miliar. Padahal, masyarakat justru merasakan dampak positif dari perayaan tersebut.
“Biasanya jualan kami pas-pasan, tapi dengan adanya acara ini dagangan laris manis. Bahkan ada yang kewalahan memenuhi permintaan pengunjung,” ungkap Ainun seorang pedagang yang kecipratan berkah dari ramainya kegiatan.
Dari seni budaya, UMKM, hingga pariwisata lokal, perayaan itu terbukti memberi manfaat langsung kepada rakyat. Kritik dewan pun dinilai tidak hanya berlebihan, tapi juga terkesan mencari-cari masalah.
Warga menuding sikap DPRD pilih-pilih.
“Kalau kasus besar seperti dugaan korupsi dana BOK, Jaspel, sampai pengerusakan aset negara, mereka diam seribu bahasa. Tapi giliran ada kegiatan untuk rakyat, mereka ribut luar biasa,” sindir Yandri Panggabean.
Kecurigaan publik semakin menguat karena beredar informasi bahwa DPRD sendiri meminta tambahan anggaran Rp15 miliar untuk kepentingan dewan.
“Lucu sekali. Anggaran Rp3 miliar yang jelas-jelas dinikmati rakyat dipermasalahkan, tapi permintaan Rp15 miliar untuk mereka sendiri malah dianggap wajar. Kalau anggaran itu diberikan ke dewan, apa manfaatnya untuk rakyat? Jangan-jangan mereka ribut karena permintaan itu tidak dikabulkan Bupati,” tambah warga lainnya dengan nada kecewa.
Masyarakat pun memberi pesan keras. DPRD diminta berhenti bermain peran seolah-olah paling peduli rakyat, sementara rekam jejaknya justru menunjukkan kebisuan dalam kasus besar yang merugikan masyarakat.
“Sudah cukup rakyat dipertontonkan drama. Kalau benar peduli, buktikan dengan mengawal transparansi pinjaman Rp70 miliar, bukan sibuk menjelekkan kegiatan yang membawa manfaat. Dewan itu seharusnya jadi mitra pemerintah, bukan penghambat pembangunan,” tegas Benno Simamora salah satu tokoh pemuda.
