REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan warga.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pambakal se-Kabupaten Banjar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar yang digelar di Guest House Sultan Sulaiman, Kamis (6/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, M. Hafizh Anshari, dan diikuti seluruh pambakal se-Kabupaten Banjar, termasuk pambakal dari Kecamatan Sungai Pinang.
Pertemuan ini tidak sekadar menjadi agenda rutin pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan persepsi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat hingga pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, berbagai hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi bahan pembahasan. Mulai dari penyampaian kebijakan pemerintah daerah, evaluasi pelaksanaan program desa, hingga penguatan koordinasi agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, M. Hafizh Anshari, menegaskan bahwa pambakal memiliki peran penting karena menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program atau anggaran yang disiapkan, tetapi juga bagaimana pemerintah desa mampu mengelolanya secara baik, terbuka dan bertanggung jawab.
Pemerintah desa dituntut mampu menerjemahkan berbagai kebijakan pembangunan menjadi program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa.
“Pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan. Karena itu, koordinasi harus terus diperkuat agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” menjadi pesan penting dalam rakor tersebut.
Selain pembangunan fisik, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pambakal diharapkan mampu memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat dan transparan.
Penguatan tata kelola pemerintahan desa juga menjadi bagian penting. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar setiap proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban program desa dapat dipahami dan diawasi bersama.
Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya dituntut mampu menjalankan program, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan yang profesional dan terbuka.
Rakor tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para pambakal untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Koordinasi semacam ini dinilai penting agar persoalan di tingkat desa dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah.
Bagi Kabupaten Banjar, penguatan desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah. Desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai pelaksana sekaligus penggerak berbagai potensi lokal.
Karena itu, sinergi antara Dinas PMD dan para pambakal perlu terus dijaga. Komunikasi yang intensif diharapkan mampu mencegah terjadinya kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di desa.
Melalui Rakor Pambakal ini, Pemkab Banjar berharap seluruh pemerintah desa semakin solid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap kebijakan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret, terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa bukan hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan tata kelola yang semakin baik, koordinasi yang kuat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, desa di Kabupaten Banjar diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
