• Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
Redaksi 8
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata
No Result
View All Result
Redaksi 8
No Result
View All Result

Pemko Banjarbaru Ajukan 420 Honorer BLUD dan BOS Masuk PPPK Paruh Waktu

Irma Dahliana by Irma Dahliana
3 Oktober 2025
in Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
1
Pemko Banjarbaru Ajukan 420 Honorer BLUD dan BOS Masuk PPPK Paruh Waktu

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Kamis (2/10/25). Foto: Irma/Redaksi8.com

110
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterWhatsapp

REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Langkah serius diambil Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dalam memperjuangkan status 420 tenaga honorer yang selama ini tidak termasuk dalam formasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Ratusan tenaga honorer itu di gaji melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penerima gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, seluruh berkas usulan tambahan sudah dikirimkan secara resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Yang bersumber penggajiannya dari BLUD dan BOS sudah kita ajukan semua. Sekarang tinggal menunggu respon dari pusat,” ucapnya, Kamis (2/10/25).

Lisa menjelaskan, tahap pertama proses pengusulan tenaga honorer Pemko Banjarbaru sudah rampung.

Saat itu pihaknya sedang menanti hasil dari pengajuan tahap kedua yang memuat tambahan usulan bagi pegawai BLUD dan BOS.

“InsyaAllah tahap pertama sudah selesai, sekarang kami menunggu realisasi tahap kedua. Harapannya bisa disetujui,” ujarnya.

Ia berharap, seluruh honorer yang memenuhi syarat bisa beralih status menjadi PPPK paruh waktu, meski mekanisme penggajiannya tetap akan mengikuti sumber dana masing-masing, baik BLUD maupun BOS.

Sementara salah satu guru honorer sekaligus pengelola perpustakaan di Sekolah Dasar Negri (SDN) 3 Landasan Ulin Utara, yang telah masuk dalam daftar usulan PPPK paruh waktu, Helmy Ramadhani mengaku sangat antusias dengan adanya kabar pengajuan itu.

“Saya sudah lima tahun mengajar, mulai dari 2020. Alhamdulillah, kabar PPPK paruh waktu ini sangat kami tunggu,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, hampir seluruh guru di sekolahnya telah diusulkan dalam dua tahap pengajuan PPPK paruh waktu.

Tentu harapannya, pengangkatan status ini bisa memberikan kepastian bagi tenaga pendidik untuk terus mengabdi tanpa khawatir soal masa depan pekerjaan mereka.

“Sekolah kami memang baru, tapi sebagian besar guru sudah masuk usulan tahap pertama dan kedua,” tuntasnya.

Previous Post

Wali Kota Lisa Jadi Bunda Literasi Banjarbaru

Next Post

TNI Hadir untuk Rakyat, Lanal Kotabaru Gelar Aksi Sosial di Pasar Limbur Raya

Next Post
TNI Hadir untuk Rakyat, Lanal Kotabaru Gelar Aksi Sosial di Pasar Limbur Raya

TNI Hadir untuk Rakyat, Lanal Kotabaru Gelar Aksi Sosial di Pasar Limbur Raya

Comments 1

  1. Iwan says:
    12 bulan ago

    Kemenpanrb no 16 tahun 2025 . Pasal kedua puluh . Pendanaan untuk upah dapat berasal dari selain dana belanja pegawai . Artinya hak R4 adalah NIK p3k paruh waktu

    Reply

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Pedoman Media Siber
  • SOP Wartawan
  • Tim Redaksi

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Indeks Berita
  • Pemerintahan
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPR RI
    • dprd balangan
    • DPRD banjarbaru
    • DPRD Kalimantan Timur
    • DPRD Kabupaten Banjar
    • DPRD Kabupaten Kotabaru
    • DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
    • DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
    • DPRD Kapuas
    • Kapuas
    • Kabupaten Balangan
  • Regional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hobi
  • Kuliner
  • RBU Group
  • Lainnya
    • Bschool
    • Opini
    • Female
    • Laporan Khusus
    • Legislatif
    • Peristiwa
    • Asal-Usul
    • Budaya
    • Environtment
    • Infrastruktur
    • Kesehatan
    • Layanan Publik
    • Pendidikan
    • Perikanan
    • Perkebunan
    • Pertanian
    • Peternakan
    • Religi
    • Sosial
    • Serba-serbi
    • Teknologi
    • Wisata