REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Dalam upaya memperkuat kapasitas dan efektivitas pelaksanaan tugas, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kukar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (9/4/2025).
Rombongan Pansus DPRD Kukar yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, M. Andi Faisal, disambut hangat oleh jajaran DPRD Kaltim, termasuk anggota Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Firnadi Ikhsan dan Didik Agung Eko Wahono, serta tenaga ahli pansus Eko Priyo Utomo dan Ismi Nila Sawitry yang menjabat sebagai Perencana Ahli Muda di Sekretariat DPRD Kaltim.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Andi Faisal menyampaikan kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi dan masukan strategis dari DPRD Kaltim terkait tata cara pelaksanaan evaluasi LKPJ yang efektif, mengingat Pansus DPRD Kukar baru terbentuk sehari sebelum masa cuti bersama Idulfitri.
“Jadi kami ke sini memang ingin belajar. Karena Pansus kami baru terbentuk, waktu kerjanya cukup terbatas, hanya sekitar 14 sampai 16 hari. Jadi kami ingin memastikan pelaksanaan tugas ini dilakukan secara baik dan elegan,” ujar Andi Faisal.
Menanggapi hal tersebut, Firnadi Ikhsan menjelaskan DPRD Kaltim telah membentuk Pansus LKPJ Gubernur dan melakukan sejumlah pembahasan intensif bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk dengan Sekretaris Daerah, Bappeda, dan tim teknis lainnya.
“Dari pembahasan itu kami mendapatkan banyak masukan, terutama terkait metode penyusunan LKPJ. Ada sejumlah indikator penilaian yang berasal dari perangkat daerah, termasuk dari Biro Administrasi Pembangunan dan kementerian terkait,” ungkap Firnadi.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran penting dalam membedah capaian-capaian kinerja pemerintah daerah. Melalui proses itu, DPRD tidak hanya menilai angka-angka statistik, tetapi juga mencari substansi di balik capaian tersebut untuk kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
Firnadi juga menyinggung pentingnya kepekaan terhadap isu-isu yang muncul di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan fenomena terkait kualitas BBM yang secara resmi dikatakan baik, namun banyak keluhan masyarakat yang beredar. Hal ini, katanya, menjadi cerminan bahwa evaluasi tidak hanya sebatas pada data, tetapi juga menyentuh realitas di lapangan.
“Pembangunan Kukar menurut kami terlihat cukup baik dan tercapai, sama halnya dengan kondisi pembangunan di tingkat provinsi. Tapi pendekatan yang kami ambil adalah dengan melihat hal-hal yang sedang viral di masyarakat, agar evaluasi kami lebih responsif dan kontekstual,” ujar Firnadi.
Pertemuan ini ditutup dengan harapan bahwa sinergi antar-DPRD di daerah dan provinsi dapat terus terjalin, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja eksekutif demi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.
