REDAKSI8.COM, TANAH LAUT – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Komisi IX DPR RI terus bergerak masif memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat akar rumput.
Langkah nyata ini diwujudkan melalui agenda Fasilitasi Teknis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang digelar di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada Kamis (25/06/2026).
Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Anggota Komisi IX DPR RI Hj. Mariana, Sekretaris Badan (Sekban) BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Lasma Uli Lumbantoruan; serta Penyuluh KB Ahli Madya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanah Laut, Nuraini.
Dimulai dengan khidmat lewat kumandang lagu Indonesia Raya dan Mars KB, kegiatan ini berfokus pada edukasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan lini lapangan untuk menghadapi tantangan demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Hj. Mariana memberikan apresiasi tinggi atas terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya, acara ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.
Mariana mengajak seluruh peserta untuk aktif menyebarluaskan informasi dan praktik baik terkait pembangunan keluarga. Ia menekankan bahwa keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat di tingkat paling bawah.
“Pembangunan keluarga harus menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa, sebab keluarga yang sehat, berpendidikan, dan berdaya ekonomi akan melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di masa depan”, jelasnya.
Menyoroti aspek eksekusi di lapangan, Sekban BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Lasma Uli Lumbantoruan, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas, koordinasi, dan kolaborasi dari tingkat provinsi hingga desa agar program berdampak nyata.
Ia menyebut tenaga lini lapangan di Kabupaten Tanah Laut merupakan ujung tombak pelaksana yang sangat krusial. Selain itu, Lasma memaparkan adanya langkah strategis baru dalam penanganan gizi masyarakat.
“Kolaborasi strategis antara Kemendukbangga/BKKBN dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemenuhan gizi nasional. BKKBN berfokus menyediakan basis data sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD) serta mengerahkan SDM lapangan (TPK, PKB/PLKB), sementara BGN menyusun panduan teknis standar gizi dan materi edukasi”, jelasnya.
Di sisi lain, Penyuluh KB Ahli Madya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanah Laut, Nuraini menambahkan bahwa data yang valid memegang peran strategis agar kebijakan pemerintah daerah tepat sasaran.
Saat ini, pemerintah daerah terus mengoptimalkan pendataan keluarga sebagai instrumen utama pemantauan demografi di Tanah Laut.
Nuraini juga merinci esensi utama dari dijalankannya program nasional ini di daerah.
“Program ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, menurunkan angka kelahiran, serta membangun ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga menuju SDM yang unggul. Target sasaran mencakup masyarakat secara langsung (seperti PUS, remaja, ibu hamil/menyusui, balita, lansia) maupun tidak langsung melalui tokoh masyarakat dan instansi”. Tambahnya.
Melalui sinergi kuat antara legislatif, BKKBN, pemerintah daerah, hingga kader di tingkat desa, diharapkan Kabupaten Tanah Laut mampu mencetak keluarga-keluarga tangguh yang siap menyokong kemajuan Indonesia di masa depan.
