REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan perhatian serius terhadap kelangsungan program pendidikan unggulan Pemprov Kaltim, GratisPol (Gratis Program Layanan Pendidikan).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) maraton yang digelar Senin (21/4/2025) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, serta Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, sejumlah isu strategis dibahas secara mendalam.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program yang menjadi salah satu prioritas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan anggaran antar tahun.
“Program GratisPol tentu kita dukung. Tapi perlu ada sinkronisasi anggaran, baik untuk tahun 2025 maupun 2026, supaya implementasinya berjalan lancar dan berkesinambungan,” ujar Baba dalam rapat yang berlangsung intens tersebut.
Salah satu persoalan krusial yang menjadi sorotan dalam RDP kali ini adalah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang hampir setiap tahun menimbulkan polemik, terutama di dua kota besar yakni Balikpapan dan Samarinda.
Berdasarkan data yang diungkapkan, daya tampung sekolah negeri di Balikpapan hanya mampu mengakomodasi sekitar 51 persen siswa.
“Kami akan komunikasikan langsung dengan Kadisdik dan Pak Gubernur, agar ada solusi konkret, termasuk memberdayakan sekolah swasta untuk pemerataan daya tampung siswa,” kata Baba.
Sementara di Samarinda, meski daya tampung lebih baik dibandingkan Balikpapan, masalah lain tetap muncul, yakni ketimpangan distribusi siswa.
Banyak siswa berlomba masuk ke sekolah-sekolah unggulan, menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah.
“Distribusi siswa tidak merata karena banyak yang memburu sekolah favorit. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita atasi bersama untuk mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah,” tambah Baba.
Dalam RDP tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim juga membahas usulan pembangunan dua unit SMA dan dua unit SMK baru di Balikpapan, yang diajukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Salah satu prioritas pembangunan adalah di wilayah Balikpapan Tengah, yang hingga kini belum memiliki sekolah negeri tingkat SMA/SMK.
“Ini menjadi prioritas penting. Pembangunan sekolah baru harus segera direalisasikan untuk mengatasi masalah daya tampung dan memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat,” ungkap Baba.
Tak hanya pendidikan formal, perhatian juga diberikan kepada pondok pesantren. Meski secara struktural berada di bawah naungan Kementerian Agama, pondok pesantren tetap termasuk dalam cakupan penerima manfaat Program GratisPol, selama para santri tersebut merupakan warga Kaltim.
Baba juga menjelaskan bahwa untuk tahun ajaran 2025, bantuan GratisPol akan mulai digulirkan dalam bentuk pemberian seragam sekolah, sepatu, dan tas kepada siswa baru tingkat SMA dan SMK. Bantuan ini akan diberikan terlebih dahulu kepada siswa kelas 10 pada tahun ini, lalu akan diperluas untuk siswa kelas 11 di tahun berikutnya.
“Dana sudah disiapkan. Total Rp750 miliar dialokasikan untuk sektor pendidikan, termasuk bantuan seragam, sepatu, tas, serta BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Untuk pendidikan tinggi, lebih dari Rp300 miliar sudah disiapkan melalui Biro Kesra,” ungkap Baba.
Melalui langkah sinkronisasi anggaran, pembangunan sekolah baru, serta penguatan dukungan bagi seluruh satuan pendidikan di Kaltim, Komisi IV DPRD Kaltim berharap Program GratisPol bisa benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh provinsi.
