REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, secara tegas menolak wacana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui DPRD.
Penolakan tersebut selaras dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang konsisten mendorong demokrasi langsung.
Wayan, yang juga Sekretaris DPC PDIP setempat, menilai wacana itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
“DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu tegak lurus dengan DPP dalam menolak secara tegas wacana tersebut karena akan menghilangkan hak kedaulatan rakyat,” tegas Wayan beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa partainya berkomitmen menjaga sistem Pilkada langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional warga. Hak memilih pemimpin, menurutnya, tidak boleh dialihkan sepenuhnya kepada lembaga perwakilan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun lebih lanjut, Wayan juga menyoroti potensi lemahnya legitimasi pemimpin terpilih jika dipilih oleh DPRD, karena mandatnya tidak berasal langsung dari rakyat.
Selain itu, mekanisme tersebut dinilai rawan membuka ruang bagi praktik politik transaksional tertutup.
“Pemilihan melalui DPRD dikhawatirkan memicu transaksi politik di ruang tertutup, di mana kesepakatan antar partai lebih dominan dibandingkan pertimbangan kapasitas calon,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu itu.
Wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka seiring proses evaluasi sistem pemilihan kepala daerah di tingkat nasional. Dalam perdebatan ini, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai salah satu partai yang vokal menolak perubahan sistem tersebut.
Penolakan tersebut selaras dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang konsisten mendorong demokrasi langsung.
Wayan, yang juga Sekretaris DPC PDIP setempat, menilai wacana itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
“DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Bumbu tegak lurus dengan DPP dalam menolak secara tegas wacana tersebut karena akan menghilangkan hak kedaulatan rakyat,” tegas Wayan beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa partainya berkomitmen menjaga sistem Pilkada langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional warga. Hak memilih pemimpin, menurutnya, tidak boleh dialihkan sepenuhnya kepada lembaga perwakilan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun lebih lanjut, Wayan juga menyoroti potensi lemahnya legitimasi pemimpin terpilih jika dipilih oleh DPRD, karena mandatnya tidak berasal langsung dari rakyat.
Selain itu, mekanisme tersebut dinilai rawan membuka ruang bagi praktik politik transaksional tertutup.
“Pemilihan melalui DPRD dikhawatirkan memicu transaksi politik di ruang tertutup, di mana kesepakatan antar partai lebih dominan dibandingkan pertimbangan kapasitas calon,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu itu.
Wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka seiring proses evaluasi sistem pemilihan kepala daerah di tingkat nasional. Dalam perdebatan ini, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai salah satu partai yang vokal menolak perubahan sistem tersebut.
