REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan menjadi salah satu isu utama yang disampaikan oleh mayoritas warga Kelurahan Lok Bahu pada reses yang digelar oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, pada Sabtu (2/11/2024) lalu.
Warga mengungkapkan kebutuhan mendesak akan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang sangat diperlukan, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah yang cukup jauh dari pusat kota.
Darlis menyatakan bahwa sarana kesehatan seperti Posyandu memiliki peranan vital dalam mengawal kesehatan ibu dan anak, terutama di wilayah yang memiliki akses terbatas ke rumah sakit.
“Karena jarak yang jauh antara rumah warga dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, keberadaan Posyandu sangat dibutuhkan. Posyandu dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu dan anak,” ujarnya.
Selain mendesak pengaktifan kembali Posyandu, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai kurangnya penerangan jalan umum.
“Seiring dengan perkembangan penduduk yang pesat, banyak kampung baru yang bermunculan, namun penerangan jalan masih sangat terbatas. Warga menginginkan perhatian lebih dari pemerintah agar lampu penerangan jalan diperbanyak,” tambah Darlis.
Tak hanya itu, masalah klasik yang masih menjadi keluhan di beberapa wilayah, termasuk di Palaran, adalah pemenuhan air bersih.
“Persoalan air bersih memang sudah menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Bahkan di kota besar seperti Samarinda pun, air sering mati dan kualitasnya buruk,” ungkap Darlis.
Demi mengatasi persoalan tersebut, Darlis mendorong ada koordinasi yang lebih intens antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda.
“Harus ada langkah konkret dan kerjasama antara Pemprov dan Pemkot untuk mencari solusi yang terbaik agar persoalan air bersih ini segera bisa teratasi,” harapnya.
Melalui reses itu, Darlis berharap dapat mengurai berbagai masalah yang ada dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi dapat segera mendapat perhatian dari pihak terkait.
“Meskipun sebagian besar tanggung jawab berada di pemerintah kota, kami sebagai bagian dari pemerintahan provinsi akan terus mendukung dan membantu dalam penyelesaian masalah-masalah ini,” tutup Darlis.
