REDAKSI8.COM, BALANGAN — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Balangan memasuki fase yang membutuhkan koordinasi lebih kuat. Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan menggelar rapat koordinasi lintas sektor, Senin (31/8/2026), untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat strategi penanganan karhutla di wilayah rawan.
Rakor tersebut tidak sekadar membahas upaya pemadaman. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi petugas di lapangan turut menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan akses menuju titik api, minimnya sumber air, kebutuhan sarana dan prasarana, hingga mekanisme pelaporan agar seluruh informasi karhutla memiliki satu standar data.
Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu tantangan paling serius. Di sejumlah kawasan yang didominasi lahan gambut, semak belukar dan vegetasi kering, petugas kerap kesulitan mendapatkan sumber air untuk mendukung proses pemadaman maupun pembasahan lahan.
Kondisi itu membuat upaya pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika api sudah membesar. Ketersediaan sumber air dan peralatan pendukung perlu disiapkan sejak awal, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H Rahmi, mengatakan salah satu solusi yang akan diusulkan adalah pembangunan sumur bor dangkal di sejumlah kawasan yang minim sumber air.
“Kita akan usulkan pembuatan sumur bor dangkal untuk beberapa daerah yang tidak tersedia sumber air beserta estimasi waktu dan kebutuhan personelnya,” ujar Rahmi.
Menurutnya, langkah tersebut akan dipadukan dengan penguatan sarana dan prasarana penanganan karhutla. Wilayah seperti Kecamatan Batumandi dan Lampihong menjadi perhatian karena dinilai memiliki risiko kebakaran yang perlu diantisipasi secara lebih serius.
“Sarana prasarana yang mendukung penanganan juga kami siapkan secara ekstra untuk wilayah berisiko tinggi seperti Batumandi dan Lampihong,” katanya.
Selain persoalan teknis di lapangan, rakor juga mengangkat masalah yang tak kalah penting, yakni keseragaman data karhutla.
Selama penanganan kebakaran, informasi mengenai luas lahan yang terbakar maupun luas area yang telah berhasil ditangani dapat berasal dari berbagai tim yang bekerja di lapangan. Jika tidak menggunakan standar yang sama, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan angka ketika informasi disampaikan kepada publik.
BPBD Balangan mendorong agar pelaporan karhutla menggunakan mekanisme satu pintu, sehingga data yang keluar dapat dipastikan memiliki dasar pengukuran dan sumber informasi yang jelas.
Rahmi menegaskan, pihaknya akan menyusun standar ukuran pelaporan agar informasi mengenai karhutla lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita membuat standar ukuran pelaporan agar penanganan karhutla bisa disajikan dalam satu pintu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Untuk menghitung luas lahan yang terbakar, BPBD Balangan akan mengacu pada standar pengukuran yang digunakan Manggala Agni. Sementara itu, luas lahan yang telah berhasil ditangani akan didasarkan pada laporan tim yang terlibat langsung dalam operasi pemadaman.
“Untuk luasan lahan terbakar kita merujuk penuh pada standar pengukuran Manggala Agni, sedangkan luasan lahan yang tertangani menggunakan laporan kawan-kawan yang beroperasi memadamkan api di lapangan,” jelas Rahmi.
Rakor lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya BPBD Balangan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di tengah kondisi kemarau.
Penguatan tidak hanya diarahkan pada kecepatan petugas menuju lokasi kebakaran, tetapi juga memastikan tersedianya air, peralatan, personel, jalur koordinasi, serta data yang seragam.
Dengan pola penanganan yang lebih terintegrasi, BPBD berharap respons terhadap setiap titik api dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Terlebih, kebakaran di kawasan lahan kering dan gambut memiliki potensi meluas apabila tidak segera dikendalikan.
Bagi Balangan, kesiapan menghadapi karhutla bukan hanya soal memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Ketersediaan sumber daya, kejelasan komando, dan satu data menjadi bagian penting untuk memastikan setiap penanganan berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
