REDAKSI8.COM, KALTIM – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Abdulloh, mengungkapkan para anggota dewan saat ini masih menunggu penempatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk dapat bekerja sesuai bidang yang spesifik.
“Saat ini, anggota DPRD belum mengetahui posisi atau bidang yang akan mereka tangani secara spesifik,” ujarnya pada 23 Oktober 2024.
Abdulloh menegaskan setelah penempatan di AKD diketahui, setiap anggota akan memiliki arahan yang lebih jelas untuk bekerja serta mulai mewujudkan janji-janji kampanye yang disampaikan kepada konstituen.
“Pada prinsipnya, janji-janji kampanye ketika pemilihan legislatif kemarin harus mulai diwujudkan secara bertahap dan terencana. Kami akan berupaya keras untuk memenuhi komitmen tersebut,” tambahnya.
Walaupun belum ditugaskan secara khusus dalam AKD, para anggota DPRD tetap aktif memahami permasalahan di daerah dan berinteraksi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi.
Abdulloh menekankan pentingnya tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang harus dijalankan dengan baik, terutama dalam memperjuangkan kepentingan warga Kalimantan Timur.
“Tanggung jawab sebagai wakil rakyat harus dijalankan dengan baik, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur di tingkat legislatif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Abdulloh menyoroti perlunya sinergi antara DPRD, masyarakat, dan pemerintah untuk merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan.
Proses ini, menurutnya, membutuhkan kerjasama yang solid agar dapat membawa perubahan positif.
Abdulloh berharap terbentuknya AKD bisa memaksimalkan kinerja anggota dewan dalam menghadapi tantangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kami harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Fokus dan prioritas menjadi penting agar kami bisa bekerja lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Ia menegaskan, pembagian AKD bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai landasan penting untuk menjalankan fungsi legislatif.
Dengan adanya AKD yang efektif, para wakil rakyat dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas demi kepentingan masyarakat Kalimantan Timur dan menghadapi tuntutan pembangunan IKN yang memerlukan kesiapan lintas sektor.
