REDAKSI8.COM, KOTABARU – Konflik lahan antara warga dan perusahaan di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, kembali meletup.
Ketegangan terjadi sejak Senin (1/9/2025) ketika warga menghadang alat berat perusahaan yang hendak beroperasi di lahan yang diklaim milik mereka.
Aksi penolakan dipimpin oleh Nurdin, Wakil Ketua PAC Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), yang menuding perusahaan melakukan klaim sepihak atas lahan garapan warga. Perdebatan sengit pun terjadi antara Nurdin dengan asisten perusahaan, Domanik.
“Permasalahan ini sudah beberapa kali dimediasi, tapi tak ada titik temu. Kami hanya ingin status lahan ini jelas,” tegas Nurdin.
Siang harinya, Nurdin sempat dibawa aparat ke Polsek Pulau Laut Barat untuk dimintai keterangan.
Namun, ia mengaku proses penjemputan tidak sesuai prosedur.
“Saya dijanjikan akan diantar pulang, tapi akhirnya pulang sendiri dengan transportasi online,” ungkapnya.
Situasi kembali memanas pada Selasa pagi (2/9/2025) saat alat berat perusahaan kembali datang. Warga kembali menghadang, hingga memicu keributan dengan aparat kepolisian yang mengawal.
Ketegangan meningkat ketika salah satu warga mencoba merekam insiden, namun dicegah secara paksa.
Sejumlah saksi menyebut terjadi dugaan kekerasan. Nurdin diduga dibanting oleh oknum aparat, sementara Ketua PAC ARUN Pulau Laut Barat, Ali, terlibat tarik-menarik dengan polisi saat berusaha mempertahankan ponselnya.
Ketua DPC ARUN Kotabaru, Wahid Hasyim, SH, mengecam keras insiden tersebut.
Ia memastikan pihaknya akan membawa kasus ini ke jalur hukum.
“Setelah kami menerima bukti video yang memperlihatkan pengurus berdarah-darah akibat dugaan penganiayaan, kami diinstruksikan untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Laporan dari masyarakat sudah banyak masuk,” ujar Wahid.
Hingga Selasa malam, Kapolsek Pulau Laut Barat, AKP Amir Hasan, saat dikonfirmasi REDAKSI8.COM melalui pesan WhatsApp, mengaku masih berada di luar kota menghadiri sebuah acara.
Pewarta masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan kekerasan aparat dalam konflik lahan tersebut.
