REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Guna memperkuat sinergi transpormasi digital di daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan (Kalsel) gelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria Tahun 2025 yang berlangsung selama tiga hari.
Rakerda itu diikuti oleh perwakilan Diskominfo dari 13 Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, Kamis (25/9/25).
Pada kesempatan tersebut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia (RI) bersama Pemprov Kalsel memberikan penghargaan kepada Kabupaten Kota yang dinilai terbaik dalam pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) serta penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Adapun tiga daerah terbaik untuk kategori indeks KAMI diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin.
Sementara kategori pembentukan tim CSIRT tercepat diberikan kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin.
Kepala BASI RI, Nugroho Sulistiyadi Budi menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemprov Kalsel dalam membangun Pemerintahan digital yang aman dan modern.
Karena di Indonesia, baru ada 6 provinsi yang memiliki tim CSIRT lengkap di seluruh tingkatan Pemerintah, termasuk Kalsel sebagai provinsi kedua tercepat.
Bahkan, Kalsel menjadi provinsi pertama yang melaksanakan penilaian indeks kematangan keamanan informasi di tingkat provinsi dan Kabupaten Kota.
“Provinsi Kalsel termasuk yang tercepat membentuk tim CSIRT di tingkat provinsi maupun Kabupaten Kota,” ucapnya.
Nugroho menegaskan, capaian itu merupakan responsivitas Pemprov Kalsel dalam memberikan pelayanan publik yang efesien, mudah, cepat dan aman.
“BSSN siap bersinergi dengan Pemprov Kalsel untuk menjaga serta memperkuat infrastruktur pemerintahan digital,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan, digitalisasi pemerintahan merupakam instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan sesuai perkembangan zaman.
“Saya harap lahir rumusan yang jelas untuk percepatan digitalisasi daerah, sehingga lahanan publik hadir dengan standar lebih cepat, mudah, murah, dan tetap aman,” tutupnya.
