REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Kabupaten Banjar semakin dekat dengan cita-cita besar menjadi daerah mandiri pangan. Data terbaru menunjukkan, dari total 277 desa dan 13 kelurahan, kini sudah 271 desa/kelurahan berstatus mandiri pangan. Capaian ini melonjak signifikan dibanding tahun 2023 yang baru mencapai 239 desa/kelurahan mandiri pangan.
Namun, perjalanan belum selesai. Masih tersisa 19 desa/kelurahan yang masuk kategori rentan pangan, mayoritas berada di wilayah terpencil dengan akses transportasi yang sulit.
Tantangan di Wilayah Terpencil
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, mengakui bahwa desa-desa ini menjadi tantangan tersendiri.
“Sebagian besar berada di wilayah perbukitan dan jauh dari pusat pemerintahan. Empat desa bahkan masuk prioritas dua, yaitu Desa Angkipih, Remo, Paramasan Bawah, dan Paramasan Atas di Kecamatan Paramasan. Pola hidup masyarakat yang masih berladang berpindah membuat ketersediaan pangan tidak stabil,” jelasnya.
Selain itu, ada 15 desa lain yang masuk prioritas tiga, seperti Desa Simpang Warga, Layap Baru, Sungai Rangas, Pingaran Ulu, Tambangan, hingga Benua Anyar. Masalah yang mereka hadapi beragam: mulai dari akses jalan yang rusak, terbatasnya sarana ekonomi, hingga minimnya fasilitas kesehatan.
Indikator Ketahanan Pangan: Lebih dari Sekadar Sawah
Ketahanan pangan diukur melalui Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), yang menilai tiga aspek utama:
1. Ketersediaan Pangan – luas sawah, jumlah pasar, hingga warung yang aktif melayani masyarakat.
2. Akses Pangan – jumlah penduduk miskin, keterisolasian desa, serta ketersediaan transportasi.
3. Pemanfaatan Pangan – akses air bersih, tenaga kesehatan, hingga edukasi gizi keluarga.
Artinya, ketahanan pangan bukan hanya soal beras atau lahan pertanian, melainkan juga menyangkut kesehatan, infrastruktur, dan daya beli masyarakat.
Diversifikasi Sumber Pangan
Kabupaten Banjar sebenarnya memiliki kekayaan pangan yang beragam. Selain beras sebagai pangan utama, ada jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, sayuran, buah-buahan, hingga sumber protein hewani seperti ikan, ayam, dan telur.
Namun distribusi pangan masih jadi kendala. Di beberapa desa terpencil, ketersediaan pangan sering tidak stabil sehingga harga melonjak ketika musim paceklik.
Strategi Pemkab: Program Kaka Mapan dan Cetak Sawah Baru
Untuk mempercepat kemandirian pangan, Pemkab Banjar meluncurkan program “Kaka Mapan” (Kampung Kami Mandiri Pangan). Program ini menekankan pemanfaatan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Tujuan kami bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan, tapi membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak harus bergantung pada pasokan luar,” tegas Sipliansyah.
Program ini mencakup pendampingan kelompok tani, pemanfaatan pekarangan rumah untuk sayuran dan ternak kecil, serta edukasi gizi keluarga.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan program cetak sawah baru untuk menambah ratusan hektare lahan tanam setiap tahun. Dengan dukungan teknologi pertanian modern, seperti benih unggul, mekanisasi alat tanam, dan sistem jajar legowo—diharapkan hasil panen semakin meningkat.
Optimisme Menuju 100% Desa Mandiri Pangan
Meski masih ada 19 desa rawan pangan, Pemkab Banjar optimistis target 100 persen desa mandiri pangan bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Kunci utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang lebih merata, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor.
Kabupaten Banjar memang dikenal sebagai salah satu lumbung padi Kalimantan Selatan. Dengan ketersediaan pangan yang semakin kuat, Banjar tidak hanya berpeluang mencukupi kebutuhan warganya sendiri, tetapi juga memperkuat posisi sebagai daerah penopang pangan di tingkat provinsi.
“Tantangan terakhir ada di 19 desa. Jika berhasil diatasi, cita-cita Banjar Mandiri Pangan bukan hanya sekadar slogan, tapi kenyataan,” pungkas Sipliansyah.
