REDAKSI8.COM, BANJARMASIN – Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Komisi III DPRD Kalimantan Selatan dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Syaripuddin, di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (3/6/2026).
Rapat tersebut mendapat tantangan terbuka dari Ketua LSM SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu) Aliansyah.
Aliansyah mendesak pansus tidak hanya berhenti pada pembahasan dan pengumpulan data, tetapi berani membongkar dugaan praktik mafia BBM yang selama ini disebut menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, berbagai persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat, mulai dari kelangkaan hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, harus diusut secara menyeluruh supaya akar masalahnya dapat terungkap.
“Kami berharap seluruh mafia BBM yang ada di Kalimantan Selatan dapat dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan ada lagi pihak yang bermain di balik penderitaan masyarakat,” ujar Aliansyah dalam forum tersebut.
Ia mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap aktivis maupun masyarakat yang berupaya menyuarakan persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Meski demikian, pihaknya menegaskan akan tetap mengawal proses pengawasan yang tengah dilakukan Pansus.
Selain itu, Aliansyah turut menyoroti aktivitas yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
Adanya dugaan keluar masuk kendaraan tangki berkapasitas besar di kawasan Basirih yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi, kata dia.
Suasana rapat semakin menarik ketika di penghujung forum, Aliansyah melontarkan tantangan secara langsung kepada Pansus DPRD Kalsel.
Ia mengaku siap menyerahkan bukti yang disebutnya kuat apabila Pansus benar-benar memiliki komitmen untuk mengungkap dugaan praktik mafia BBM.
“Kalau memang serius, bongkar satu saja dulu mafia BBM di Kalimantan Selatan. Saya siap serahkan bukti yang kuat,” tegasnya.
Aliansyah berharap keberadaan Pansus tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
“Masyarakat menaruh harapan besar kepada Pansus ini. Jangan sampai hanya menjadi formalitas, tetapi harus mampu menghasilkan tindakan nyata untuk memperbaiki distribusi BBM bersubsidi dan memberantas mafia BBM,” pungkasnya.
Namun tantangan tersebut tidak langsung disambut antusias oleh Ketua Pansus Syaripuddin.
Sebab, setiap informasi maupun dugaan pelanggaran harus melalui mekanisme yang berlaku dan tidak bisa serta-merta ditindaklanjuti tanpa proses verifikasi.
Politisi yang akrab disapa Bang Dhin itu menegaskan, Pansus harus bekerja berdasarkan data, fakta dan tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menurutnya, setiap laporan yang masuk tetap akan menjadi bahan kajian Pansus, namun seluruh proses harus berjalan sesuai prosedur sebelum dapat menghasilkan rekomendasi maupun tindak lanjut kepada instansi terkait.
Tokoh Masyarakat Muhammad Ali Ridho bin Hussain Assegaf atau yang dikenal luas sebagai Babeh Aldo turut menghadiri Rapat itu.
Dia berpendapat, masyarakat tidak perlu dimintai bukti-bukti dan hanya perlu melaporkan saja.
“Kapasitas penyelidikan pengungkapan pelanggaran kecurangan distribusi solat bersubsidi bukan tugas sopir tapi tugas kepolisian & pansus, karena mereka yg diberi kewenangan dan di fasilitasi oleh negara dan undang-undang ” Tegasnya.
Babeh Aldo menambahkan, pihaknya siap membantu pihak kepolisian dan pansus jika dimintai untuk masuk sebagai bagian dalam satgas gabungan bersama polri terkait penindakan mafia BBM bersubsidi tersebut.
Diketahui, Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan sekarang tengah melakukan serangkaian rapat kerja dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak termasuk pemanggilan kepada Kepolisian dan Pertamina, guna mengidentifikasi persoalan yang terjadi dalam penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Kalimantan Selatan.
