REDAKSI8.COM, BANJAR – Sebanyak 78 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati Kabupaten Banjar H. Saidi Mansyur, Rabu (30/9/2026).
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar, Martapura. Prosesi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam melakukan penataan sekaligus memperkuat struktur organisasi pemerintahan.
Dari total 78 pejabat yang dilantik, sebanyak 20 orang menduduki jabatan administrator, sedangkan 58 orang lainnya menempati jabatan pengawas.
Kegiatan pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, hingga para camat se-Kabupaten Banjar.
Bupati Kabupaten Banjar H. Saidi Mansyur mengatakan, pelantikan pejabat bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bagian dari proses penataan, penguatan, dan penyegaran organisasi di lingkungan Pemkab Banjar.
Menurutnya, dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat terus berkembang. Kondisi tersebut membuat organisasi pemerintahan harus mampu menyesuaikan diri, termasuk melalui penataan sumber daya manusia aparatur.
Saidi menjelaskan, para pejabat yang dilantik merupakan bagian dari proses evaluasi kepegawaian yang dilakukan pemerintah daerah. Dalam proses tersebut terdapat pejabat yang mengalami rotasi maupun memperoleh promosi jabatan.

“Ini adalah tim yang menjadi evaluasi kami, terus bagaimana sumber daya manusia ini bisa bekerja lebih baik. Penyegaran juga dilakukan melalui tim kepegawaian sehingga pada hari ini bisa dilaksanakan pengambilan sumpah,” jelas Saidi.
Menurutnya, penempatan seorang aparatur dalam jabatan tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pelaksanaan pemerintahan.
Dalam arahannya, Saidi mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar memahami bahwa jabatan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab.
Karena itu, kepercayaan yang diberikan harus dibuktikan melalui kinerja, profesionalitas, integritas, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jabatan pada hakikatnya adalah amanah dan tanggung jawab. Setiap pejabat yang dilantik dituntut mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Saidi.
Ia meminta para pejabat tidak menjadikan jabatan sebagai simbol kebanggaan semata. Sebaliknya, jabatan harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih maksimal dan menghasilkan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.
Saidi juga mengingatkan bahwa semakin tinggi tanggung jawab yang diberikan, semakin besar pula tuntutan terhadap kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas.
“Pesan kami menjaga integritas, menjaga kekompakan, dan inovasi juga harus dilakukan. Tantangan ke depan bukan semakin mudah, tetapi semakin berat karena amanah ini bukan menjadi kebanggaan yang berlebih, tetapi juga menjadi ujian bagi semuanya,” tuturnya.
Kepada para pejabat yang mendapat amanah baru, Bupati Banjar meminta agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tugas masing-masing.
Adaptasi tersebut dinilai penting agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif, terutama bagi pejabat yang mengalami rotasi maupun promosi ke posisi baru.
Selain memahami tugas pokok dan fungsi, para pejabat juga diminta membangun komunikasi serta koordinasi yang baik dengan pimpinan, bawahan, sesama perangkat daerah, maupun pihak terkait lainnya.
Kekompakan menjadi salah satu hal yang ditekankan Saidi. Menurutnya, pelaksanaan program pemerintah daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama antarlembaga dan aparatur.
Ia berharap 78 pejabat yang baru dilantik dapat segera menunjukkan kinerja nyata di lingkungan kerja masing-masing.
Dengan adanya penataan dan penyegaran tersebut, Pemkab Banjar berharap organisasi pemerintahan semakin solid, responsif, dan mampu menjalankan program pembangunan secara efektif.
Pada akhirnya, seluruh proses penataan aparatur tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas pemerintahan serta memastikan pelayanan publik semakin optimal dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Banjar.


