REDAKSI8.COM, Kabupaten Banjar – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi (Rakor) intervensi penurunan prevalensi stunting tingkat kabupaten dan kecamatan, di Hotel Roditha Banjarbaru, Rabu (15/11/2023) pagi.
Ketua TP PKK Hj Nurgita Tiyas saat membuka rakor mengatakan, beberapa permasalahan utama yang perlu dibahas dalam rakor, yakni evaluasi kinerja TPPS, pelaporan TPPS semester II, isian Konvergensi Aksi Bangda, trend kunjungan posyandu, kejadian stunting, pemanfaatan dana desa serta penyamaan persepsi satu data.
“TPPS Kabupaten Banjar sebagai pelaksana utama percepatan penurunan stunting tentunya harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengatasi kendala yang dihadapi agar dapat maksimal dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Gita yang juga sebagai Wakil Ketua I TPPS Banjar menambahkan, dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting tersebut pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah desa melalui kebijakan dan dana terkait program stunting. Kemudian melakukan pemetaan agar dana yang diberikan tepat sasaran.
Sementara Kepala Dinsos P3AP2KB Dian Marliana menyebut tujuan rakor untuk mengembangkan tugas dan fungsi serta meningkatkan sinergitas TPPS kabupaten dengan kecamatan. Selain itu juga menggali kendala yang dihadapi oleh tim
“Trend angka kejadian stunting setiap bulannya di e-PPGBM cenderung tetap bahkan beberapa kali naik. Melalui rakor ini kita harap nantinya akan ada peningkatan sinergitas,” harapnya.
Dian yang juga Sekretaris TPPS Banjar menuturkan, penyebab stunting adalah pola asuh. Tidak hanya masyarakat kurang mampu (miskin) tetapi juga kepada masyarakat mampu (kaya). Maka dari itu, pentingnya edukasi masyarakat agar anak diberi asupan gizi sesuai dengan usianya.
“Asupan gizi ada dari Dinkes 0-6 bulan wajib asi ekslusif, 6-12 bulan ada PMT dan lain sebagainya. Kemudian dari DKPP yang tergabung dalam TPPS untuk membantu asupan lainnya,” sebutnya.
Lebih jauh, Dian menjelaskan pihaknya mempunyai gerakan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), dimana dalam kegiatan tersebut tersedia menu-menu gizi sesuai kategori seperti, calon pengantin ibu hamil dan ibu baduta.
“Kami berharap gerakan DASHAT ini tidak hanya dari dana APBN dan APBD tetapi juga ada di dana desa, dimana setiap desa ada menu dapur sehatnya sehingga masyarakat itu sendiri bisa mengintervensi makanan-makanan yang berisiko stunting,” pungkasnya.
Rakor juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Yasna Khairina, Kepala DPMD Syahrialuddin, para camat, perwakilan SKPD, anggota TPPS dan sejumlah undangan.
