REDAKSI8.COM, KALSEL – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2026.
Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan prioritas pengawasan tertinggi, sementara sejumlah kabupaten lainnya masuk kategori waspada sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi meningkatnya titik panas.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi pencegahan dan penanganan karhutla secara terpadu bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Hotspot prioritas tinggi, yaitu pertama Tapin, kemudian prioritas kedua ini dengan kategori waspada, Hulu Sungai Selatan, Balangan, dan Tabalong. Untuk prioritas ketiga juga ada kategori waspada, Kota Baru, Tanah Bumu, dan Tanah Laut,” sebutnya dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Senin (6/7/26).
Dari situ, Polda Kalsel telah menyiapkan sejumlah rekomendasi, mulai dari penguatan patroli darat dan udara, peningkatan edukasi kepada masyarakat, hingga mempercepat deteksi dini supaya setiap potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas.
Upaya akan diperkuat melalui kolaborasi antara TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, perusahaan, serta pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis satelit.
“Perkuat patroli darat dan udara di wilayah hotspot tinggi, tingkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat, percepat deteksi dini, dan respons cepat di lapangan, serta sinergi TNI-Polri, BPBD, masyarakat, perusahaan perlu diperkuat, optimalkan penggunaan teknologi dan satelit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan hotspot tidak selalu berujung pada terjadinya kebakaran. Menurutnya, titik panas hanya berfungsi sebagai indikator awal sehingga masih dipengaruhi berbagai faktor lain, seperti kondisi cuaca, karakteristik lahan, aktivitas manusia, hingga kecepatan petugas dalam melakukan penanganan di lapangan.
“Berdasarkan dari analisis, bahwa jumlah hotspot tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kejadian darurat. Hotspot merupakan indikator awal atau early warning, sedangkan kejadian dipengaruhi faktor cuaca, kondisi lahan, aktivitas manusia, dan kecepatan penanganan,” jelasnya.
Demi memastikan pemantauan tetap berjalan optimal, Polda Kalsel terus mengawasi perkembangan hotspot melalui aplikasi Sipongi milik pemerintah serta sejumlah citra satelit yang digunakan sebagai sistem peringatan dini.
“Sampai saat ini kami juga masih memonitor hotspot atau titik-titik panas yang ada di Kalimantan Selatan dengan menggunakan Cipongi ini aplikasi dari Kementerian Luar Negeri, dan beberapa satelit,” katanya.
Di sisi lain, Polda Kalsel belum menemukan kasus karhutla yang berlanjut ke tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Meski demikian, seluruh personel dan peralatan telah disiapkan untuk membantu BPBD apabila situasi darurat terjadi.
Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengingatkan pentingnya mengantisipasi dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat.
Pengalaman pada 2023 menunjukkan asap sempat mengganggu operasional penerbangan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga koordinasi lintas instansi perlu dilakukan sejak dini untuk menyiapkan masker, oksigen, hingga obat-obatan bagi masyarakat.
“Yang perlu kita jaga di sini adalah pertama bandara, jangan sampai penerbangan ini terganggu karena asap. Kemudian kita juga prioritas pada kesehatan masyarakat. Untuk itu, mungkin dari Dinas Kesehatan Masyarakat berkoordinasi dengan instansi teknikal yang memiliki satuan-satuan kerja kesehatan,” tuturnya.
Selain itu, menurutnya evaluasi penanganan karhutla pada tahun 2023 menjadi bahan pembelajaran penting.
Salah satu tantangan terbesar adalah kebakaran di lahan gambut yang membutuhkan pembasahan secara terus-menerus, keterbatasan pasokan air akibat saluran irigasi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, serta sulitnya akses menuju lokasi kebakaran sehingga memerlukan dukungan pemadaman melalui udara.
“Pengalaman kami tahun 2023 kemarin ada beberapa kendala. Terutama lahan gambut, kemudian yang kebakaran di tengah itu juga tidak ada akses jalan, sehingga mempersulit dari tim untuk melakukan pemadaman. Untuk menjangkau ke sana memerlukan angkutan udara seperti water bombing,” pungkasnya.
