PARINGIN, Redaksi8.com – Lebih dari empat bulan ini, kepala daerah di Kabupaten Balangan tanpa dibantu wakilnya, meski mengaku repot, harus memimpin kegiatan dan berbagai rapat, Bupati Balangan Abdul Hadi memaksimalkan para pejabat pembantunya dalam menangani pekerjaannya.
Ditemui di ruang kerjanya, Senin lalu, Abdul Hadi menyatakan untuk menjalankan roda pemerintahan selama tanpa didampingi wakil bupati, dirinya mengandalkan staf ahli dan para pejabat assisten.
“Ada di satu hari, di jam yang sama, undangan yang sama kegiatan yang sama, di internal pemerintah daerah yang sama, nah ini kelimpungan juga kita, gitu ‘kan,” ujarnya.
Meski begitu, Abdul Hadi tidak membantah sederet pekerjaan dan beban tugas serta fungsi posisi jabatan wakil bupati menjadi tanggung jawabnya, namun, ia juga tidak menampik tidak adanya posisi wakil bupati pemerintahan masih relatif kondusif.
“Setelah pak wakil bupati tidak ada, maka beban pekerjaan ini ya.. di tangan bupati,” katanya.
Untuk tetap melaksanakan pekerjaan secara optimal, Abdul Hadi mengungkapkan sangat mengandalkan pejabat pembantunya seperti staf ahli dan assisten.
FOTO: Isimewa
“Tapi, karena kita punya tangan-tangan birokrasi, ada staf ahli ada assisten, ini yang kita maksimalkan untuk menghandle kegiatan-kegiatan itu,”
Menurut Abdul Hadi, visi dan misi serta sejumlah rencana program kerja yang menjadi kesepahaman dirinya dengan Wakil Bupati Supiani (almarhum), telah menjadi landasan setiap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
Ia menjelaskan, segala misi itu telah diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
“Kalau di situnya tidak terlalu repot, gitu ‘kan. Rel nya sudah ada. Jadi masalah ini kegiatan-kegiatan harian, rapat paripurna di DPRD. Akhirnya, yang kita andalkan staf ahli dan para assisten,”
Abdul Hadi menceritakan kondisi yang selama ini Ia jalani, bahwa sering waktu pelaksanaan kegiatan terpaksa menyesuaikan kesiapan dirinya. Seperti pada hari yang sama dengan lokasi berbeda, di luar daerah.
“Akhirnya yang di sana kita minta undur satu jam, yang di sini kita jalan sesuai waktu, yang di Banjarmasin yang kita wakilkan ke assisten, ya.. seperti itulah kendalanya,”
Diketahui, Wakil Bupati Balangan Supiani Bin Johansyah dinyatakan meninggal dunia lantaran sakit, di RSUD Hasan Basry, Kandangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (4/8/2022).
Sementara, menyikapi kekosongan posisi jabatan wakil bupati dengan kondisi berhalangan tetap ini, empat partai koalisi selaku pengusung pasangan Abdul Hadi – Supiani pada Pilkada 2020 lalu, masing-masing telah memiliki nama-nama calon sebagai figur Pengganti Antar Waktu (PAW) wakil bupati.
Namun, sampai hari ini belum digelar perteman secara resmi untuk menyepakati dua nama yang akan diusulkan ke kepala daerah, kemudian diajukan dalam rapat paripurna pemilihan di DPRD Kabupaten Balangan.
Sampai hari ini, Hanya partai Demokrat yang sudah terang-terangan menyebut dua nama figur yang akan diusulkan ke Bupati Abdul Hadi.
Selain figur Syamsudinoor, SE yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Balangan sendiri, partai berlogo bintang segi tiga atau “mercy” ini ternyata mencalonkan Muhammad Rizkan, S.Sos.,MA. yang merupakan anggota legislatif, kader Partai Nasdem sebagai salah seorang dari dua nama calon sebagai pengganti wakil bupati.
Berbeda, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan belum hingga hari ini belum menyebutkan nama figur yang akan diusulkan.
Diberitakan sebelumnya, juru bicara DPD Partai Golkar, Kabupaten Balangan, M Riza Pahlevi berpendapat Bupati Abdul Hadi selaku kader PPP semestinya dapat berinisiatif menggelar pertemuan untuk menyepakati dua nama figur untuk diusulkan kepada kepala daerah, kemudian diajukan dalam rapat pemilihan PAW wakil bupati di DPRD Balangan.
Berbeda, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Balangan, M Nor Iswan meminta agar pihak yang terkait mengumumkan saja jika kepala daerah tidak merasa kelelahan dan tidak berat menjalankan roda pemerintahan tanpa dibantu wakil kepala daerah, atau kedepan akan ada figur Wabup yang dipilih dari kader diantara Parpol koalisi.
“Umumkan saja, bupati perlu wakilnya atau tidak. Bukannya saling lempar statement, siapa yang lebih berhak mengambil inisiatif! Ini penting, supaya kita fokus pada pembangunan dan pemenuhan janji-janji, visi, misi kepala daerah yg masih banyak belum terealisasi,” sebutnya.
