REDAKSI8.COM, METRO — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro hingga Oktober 2025 baru mencapai 44,12 persen dari total Rp1,08 triliun. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena realisasi belanja modal—komponen yang menentukan pembangunan fisik—baru menyentuh 15,69 persen. Angka tersebut jauh dari target ideal menjelang penutupan tahun anggaran.
Minimnya serapan belanja modal menjadi sinyal kuat bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Metro mengalami perlambatan signifikan. Proyek-proyek fisik yang seharusnya berjalan sejak pertengahan tahun terpantau belum menunjukkan progres berarti.
Salah satu rekanan pemerintah, Hendra Apriyanes, menilai rendahnya serapan anggaran dipicu oleh keraguan pejabat dinas dalam mengambil keputusan strategis, terutama terkait proses pelelangan maupun penunjukan langsung.
“Banyak dinas terlihat terlalu berhati-hati. Mereka tidak berani mengambil keputusan final untuk memulai proses pekerjaan, padahal waktu semakin mepet. Sikap ini saya duga muncul karena kekhawatiran terhadap risiko jabatan, sehingga memilih bermain aman,” ujar Hendra.
“Ironisnya, hal ini justru bisa berujung pada kegagalan serapan anggaran di akhir tahun.” tambahnya.
Hendra menyebut, situasi tersebut menempatkan Pemerintah Kota Metro dalam posisi sulit. Dengan waktu yang semakin sempit, pembangunan fisik berpotensi dikerjakan secara terburu-buru. Kondisi cuaca memasuki musim penghujan juga menjadi tantangan tambahan.
“Jika dipaksakan di akhir tahun, kualitas pekerjaan bisa menurun bahkan terancam tidak selesai tepat waktu. Ini bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga risiko persoalan hukum di kemudian hari,” jelas Ketua Forum Komunitas Pemuda Pemudi Kota Metro itu.
Apabila keterlambatan ini terus berlangsung, maka realisasi APBD berisiko menurun drastis atau justru digeber secara terburu-buru pada detik-detik terakhir, yang kerap berujung pada ketidakefisienan hingga potensi masalah kualitas.
Di sisi lain, pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan daerah agar perputaran ekonomi berjalan optimal dan dana APBD tidak mengendap. Rendahnya serapan di Kota Metro dinilai tidak sejalan dengan arahan tersebut.
Hendra mendesak Wali Kota Metro untuk mengambil langkah tegas guna mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan pembangunan.
“Pemkot Metro semestinya konsisten melaksanakan instruksi pusat. Jangan biarkan dana mengendap lama. Saya mendorong Pak Wali Kota segera mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala OPD agar mempercepat administrasi dan memulai pekerjaan fisik tanpa menunda,” tegasnya.
Hendra juga mengingatkan agar pejabat tidak disibukkan dengan kegiatan di luar tugas kedinasan. “Pejabat jangan hanya sibuk urusan non-kedinasan, seperti menjadi panitia acara pernikahan anak wali kota beberapa waktu lalu. Fokus utama adalah percepatan pembangunan,” pungkasnya.
Minimnya serapan belanja modal menjadi sinyal kuat bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Metro mengalami perlambatan signifikan. Proyek-proyek fisik yang seharusnya berjalan sejak pertengahan tahun terpantau belum menunjukkan progres berarti.
Salah satu rekanan pemerintah, Hendra Apriyanes, menilai rendahnya serapan anggaran dipicu oleh keraguan pejabat dinas dalam mengambil keputusan strategis, terutama terkait proses pelelangan maupun penunjukan langsung.
“Banyak dinas terlihat terlalu berhati-hati. Mereka tidak berani mengambil keputusan final untuk memulai proses pekerjaan, padahal waktu semakin mepet. Sikap ini saya duga muncul karena kekhawatiran terhadap risiko jabatan, sehingga memilih bermain aman,” ujar Hendra.
“Ironisnya, hal ini justru bisa berujung pada kegagalan serapan anggaran di akhir tahun.” tambahnya.
Hendra menyebut, situasi tersebut menempatkan Pemerintah Kota Metro dalam posisi sulit. Dengan waktu yang semakin sempit, pembangunan fisik berpotensi dikerjakan secara terburu-buru. Kondisi cuaca memasuki musim penghujan juga menjadi tantangan tambahan.
“Jika dipaksakan di akhir tahun, kualitas pekerjaan bisa menurun bahkan terancam tidak selesai tepat waktu. Ini bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga risiko persoalan hukum di kemudian hari,” jelas Ketua Forum Komunitas Pemuda Pemudi Kota Metro itu.
Apabila keterlambatan ini terus berlangsung, maka realisasi APBD berisiko menurun drastis atau justru digeber secara terburu-buru pada detik-detik terakhir, yang kerap berujung pada ketidakefisienan hingga potensi masalah kualitas.
Di sisi lain, pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan daerah agar perputaran ekonomi berjalan optimal dan dana APBD tidak mengendap. Rendahnya serapan di Kota Metro dinilai tidak sejalan dengan arahan tersebut.
Hendra mendesak Wali Kota Metro untuk mengambil langkah tegas guna mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan pembangunan.
“Pemkot Metro semestinya konsisten melaksanakan instruksi pusat. Jangan biarkan dana mengendap lama. Saya mendorong Pak Wali Kota segera mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala OPD agar mempercepat administrasi dan memulai pekerjaan fisik tanpa menunda,” tegasnya.
Hendra juga mengingatkan agar pejabat tidak disibukkan dengan kegiatan di luar tugas kedinasan. “Pejabat jangan hanya sibuk urusan non-kedinasan, seperti menjadi panitia acara pernikahan anak wali kota beberapa waktu lalu. Fokus utama adalah percepatan pembangunan,” pungkasnya.
