REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat kini manfaatnya mulai dirasakan masyarakat di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Tiga lokasi telah ditetapkan sebagai Sekolah Rakyat rintisan yang menjadi langkah awal memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie mengungkapkan, ketiga sekolah rakyat rintisan tersebut berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Sentra Budiluhur, dan Balai Latihan Kerja (BLK).
“Tiga Sekolah Rakyat itu menjadi percontohan yang ke depan akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,” ujarnya, Minggu (5/10/25).
Menurutnya, program Sekolah Rakyat merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui arahan Gubernur Muhidin memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan programnya.
“Alhamdulillah, seluruh Kabupaten/Kota sudah menyampaikan usulan lokasi. Selanjutnya tinggal di verifikasi oleh Kementerian PUPR agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Farhanie menjelaskan, meskipun pembangunan Sekolah Rakyat permanen masih menunggu proses dari Pemerintah Pusat, namun kegiatan belajar di sekolah rintisan tetap dijalankan agar manfaat program segera dirasakan warga.
“Kemensos juga mendorong agar kalau lahan sudah siap, pembangunan sekolah permanen bisa langsung dimulai,” ucapnya.
Ia menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menekan kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menempuh pendidikan formal.
“Kalau Sekolah Rakyat ini bisa berjalan optimal, maka bukan hanya masalah pendidikan yang terbantu, tetapi juga kualitas SDM masyarakat Kalsel di masa mendatang akan meningkat,” ungkapnya.
Dengan optimisme tinggi, dirinya menargetkan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalsel harus sudah memiliki Sekolah Rakyat masing-masing pada tahun ajaran 2026 mendatang.
“Target kita, semua Kabupaten/Kota memiliki Sekolah Rakyat masing-masing. Dengan begitu, akses pendidikan semakin merata, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
