REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui Rembuk Stunting Tahun 2025 yang digelar di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Kamis pagi (10/7/2025). Kegiatan ini menjadi wadah strategis lintas sektor dalam merumuskan langkah konkret demi melindungi generasi masa depan.
Kegiatan resmi dibuka oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur, didampingi jajaran Forkopimda, kepala SKPD, kepala puskesmas, koordinator KB, ketua APDESI, hingga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar.
Dalam sambutannya, Saidi menegaskan bahwa stunting bukan hanya soal gizi, melainkan tantangan besar dalam pembangunan manusia dan sumber daya daerah.
“Stunting bukan sekadar urusan kesehatan. Ini menyangkut kualitas generasi penerus. Anak yang mengalami stunting rentan terhadap gangguan tumbuh kembang, kemampuan kognitif yang rendah, dan daya tahan tubuh yang lemah. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pemerintah pusat telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar turut mengusung semangat yang sama demi memastikan setiap anak tumbuh optimal, sehat, dan berdaya saing.
Plh Kepala Dinsos P3P2KB, Aswadi, dalam laporannya mengungkapkan bahwa berdasarkan data E-PPGBM per Juni 2025, angka stunting di Kabupaten Banjar masih berada di angka 27,3 persen, dengan rasio D/S sebesar 69,08.
“Angka ini menunjukkan bahwa kerja kita belum maksimal. Masih banyak intervensi yang belum menyentuh akar masalah, baik dari sisi pelayanan, edukasi, maupun koordinasi antar lini,” ujar Aswadi.
Ia menyoroti sejumlah permasalahan di lapangan seperti pernikahan usia dini, ibu hamil berisiko tinggi, anemia, rendahnya kunjungan ke posyandu, keterbatasan dana untuk makanan tambahan (PMT), hingga minimnya kesadaran orang tua akan pentingnya imunisasi dan gizi anak.
Forum rembuk ini diharapkan mampu menyatukan pandangan dan strategi antar lembaga, agar penanganan stunting tidak berjalan sektoral, melainkan holistik dan terintegrasi hingga ke tingkat desa.
“Kunci keberhasilan bukan hanya di tingkat kabupaten, tetapi justru di desa dan keluarga. Kita harus fokus pada pencegahan, bukan hanya penanganan,” imbuh Aswadi.
Rembuk stunting ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Banjar untuk mengakselerasi program-program pengentasan stunting yang lebih tajam, tepat sasaran, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Dengan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Banjar menargetkan lahirnya generasi emas Banjar yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting.
Kegiatan resmi dibuka oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur, didampingi jajaran Forkopimda, kepala SKPD, kepala puskesmas, koordinator KB, ketua APDESI, hingga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar.
Dalam sambutannya, Saidi menegaskan bahwa stunting bukan hanya soal gizi, melainkan tantangan besar dalam pembangunan manusia dan sumber daya daerah.
“Stunting bukan sekadar urusan kesehatan. Ini menyangkut kualitas generasi penerus. Anak yang mengalami stunting rentan terhadap gangguan tumbuh kembang, kemampuan kognitif yang rendah, dan daya tahan tubuh yang lemah. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pemerintah pusat telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar turut mengusung semangat yang sama demi memastikan setiap anak tumbuh optimal, sehat, dan berdaya saing.
Plh Kepala Dinsos P3P2KB, Aswadi, dalam laporannya mengungkapkan bahwa berdasarkan data E-PPGBM per Juni 2025, angka stunting di Kabupaten Banjar masih berada di angka 27,3 persen, dengan rasio D/S sebesar 69,08.
“Angka ini menunjukkan bahwa kerja kita belum maksimal. Masih banyak intervensi yang belum menyentuh akar masalah, baik dari sisi pelayanan, edukasi, maupun koordinasi antar lini,” ujar Aswadi.
Ia menyoroti sejumlah permasalahan di lapangan seperti pernikahan usia dini, ibu hamil berisiko tinggi, anemia, rendahnya kunjungan ke posyandu, keterbatasan dana untuk makanan tambahan (PMT), hingga minimnya kesadaran orang tua akan pentingnya imunisasi dan gizi anak.
Forum rembuk ini diharapkan mampu menyatukan pandangan dan strategi antar lembaga, agar penanganan stunting tidak berjalan sektoral, melainkan holistik dan terintegrasi hingga ke tingkat desa.
“Kunci keberhasilan bukan hanya di tingkat kabupaten, tetapi justru di desa dan keluarga. Kita harus fokus pada pencegahan, bukan hanya penanganan,” imbuh Aswadi.
Rembuk stunting ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Banjar untuk mengakselerasi program-program pengentasan stunting yang lebih tajam, tepat sasaran, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Dengan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Banjar menargetkan lahirnya generasi emas Banjar yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting.
