REDAKSI8.COM – Sidang Paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan agenda laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Banjar atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 yang diajukan menjadi Raperda akhirnya disetujui oleh DPRD Kabupaten Banjar pada Rabu (4/8/2021).
Persetujuan Raperda tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi bersama dengan Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur setelah mendengarkan pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Banjar.
Dalam Raperda tersebut, Pendapatan pada APBD 2020 berjumlah 1,755 triliun rupiah, sedangkan Belanja berjumlah 1,802 triliun sehingga defisit sebesar 47 miliar rupiah dan Silpa sebesar 131 miliar rupiah.
Walaupun fraksi setelah menyampaikan pandangan umum dan disetujui oleh anggota DPRD Banjar menerima rancangan peraturan daerah APBD, namun ada beberapa catatan yang disampaikan oleh perwakilan Tim Banggar DPRD Kabupaten Banjar, Fitriyah.
“Kami memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2020 yang mana dari hasil audit BPK RI memberikan predikat WTP untuk ke 8 kali. Namun ada beberapa kelemahan, sehingga kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Banjar,” ungkapnya.
Anggota DPRD Banjar Fraksi Persatuan Pembangunan ini meminta agar aset milik pemerintah daerah, baik di Kabupaten Banjar maupun yang ada di luar daerah bisa dikendalikan sesuai dengan sistem yang ada. Selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah bisa ditingkatkan.
Ia juga menyoroti perusahaan BUMD milik daerah seperti PT BIM dan PD Baramarta, dimana meminta agar pemerintah daerah mengambil tindakan konkrit terhadap perusahaan daerah tersebut.
“Segera ambil alih aset milik PT BIM yang saat ini statusnya pailit. Juga lakukan seleksi terbuka direksi dan komisaris agar PT BIM dan PD Baramarta dikelola secara profesional. Sistem pengelolaan tambang juga perlu diubah total, jangan terlalu banyak sub kontraktor yang membuat pengawasan sulit, harus dikelola sendiri dan jika harus melibatkan kontraktor, cukup 1 perusahaan dan pasti benefit,” terangnya.
Fitriyah juga menyampaikan rekomendasi dari DPRD Banjar agar pasar yang saat ini dikelola oleh perusahaan daerah dikembalikan pengelolaannya ke pemerintah daerah secara langsung, karena dianggap tak mampu memberikan pendapatan yang signifikan bagi daerah.
