REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu bergerak cepat mengamankan struktur pendapatan daerah melalui langkah konsultasi strategis.
Dipimpin langsung oleh Harmanudin, rombongan wakil rakyat ini menyambangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, pada Jumat (23/1/2026).
Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kalsel, Gusti Dahliana Kesuma, SE, beserta jajaran teknis lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi ajang krusial bagi Komisi II untuk membedah tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Hibah.
Mengingat kedua komponen ini merupakan pilar utama penopang APBD, para legislator Tanah Bumbu secara aktif menggali informasi terkait mekanisme pengalokasian, sistem penyaluran, hingga regulasi terbaru yang berlaku.
Anggota Komisi II yang hadir, yakni Rusdi, Abdul Rahim, Tarmiji, Muhammad Haris Fadillah, dan Gusti Erwin Arifin, secara bergantian menyoroti potensi kendala administrasi yang seringkali menghambat arus kas daerah.
Mereka menekankan pentingnya sinkronisasi data yang presisi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten guna menghindari keterlambatan penyaluran.
Komisi II menegaskan bahwa koordinasi ini bukan sekadar kunjungan kerja rutin, melainkan upaya nyata dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD.
Pihak BPKAD Kalsel memberikan paparan komprehensif mengenai kebijakan fiskal terkini yang diharapkan mampu meminimalisir celah hambatan birokrasi.
Sinergi ini bertujuan agar setiap rupiah dari dana bagi hasil maupun hibah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanah Bumbu melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
Kegiatan yang turut didampingi oleh jajaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu Zainal Aqli, Nelly Sari, Yola Rosyaina, dan Bayu Hidayat itu ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
Sebagai simbol kolaborasi yang solid, kedua belah pihak melakukan sesi foto bersama. Hasil konsultasi ini nantinya akan menjadi fondasi kuat bagi DPRD Tanah Bumbu dalam menyusun postur anggaran yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud.
