REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pengamat pembangunan di Kalimantan Selatan Badrul Ain Sanusi menyayangkan, penggunaan anggaran negara ratusan juta yang dipergunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya untuk survei jalan saja.
Penggunaan anggaran yang dimaksud Badrul ialah Perencanaan Teknis Survei Kondisi Jalan (PTSKJ) untuk Kota Banjarbaru.
Menurut logikanya, survei yang notabenenya bukan teknis pengerjaan melibatkan bahan dan material serta upah buruh, begitu irasional jika harus menghabiskan anggaran hampir Rp300 juta rupiah.
Baginya angka tersebut terlalu besar. Kecuali, survei yang dilaksanakan secara detail dengan hitungan teknis menggunakan tenaga dan pikiran konsultan professional.
“Idealnya PUPR yang sudah lama ada di Pemko Banjarbaru pastinya memiliki kemampuan handal melakukan survei secara cermat dan detail, tanpa membayar konsultan. Sehingga dana untuk biaya survei bisa dialihkan ke proyek lainnya,” ucapnya, Kamis (10/8/2023).
Ia berpendapat, semestinya Pemko Banjarbaru bisa mencari solusi terbaik untuk menghemat anggaran. Soalnya Ia berpandangan, masih banyak hal-hal lain yang perlu diprioritaskan oleh Dinas PUPR.
“Infastruktur masih sangat banyak dibutuhkan oleh Warga Banjarbaru. Pasti banyak yang belum terlaksana. Apalagi APBD Pemko Banjarbaru sangat kecil. Sejatinya wajib lakukan penghematan dan cermat menentukan prioritas yang urgen dan dibutuhkan masyarakat Kota Banjarbaru,” terang Badrul.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga (BM) Dinas PUPR Adi Maulana menerangkan, Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jalan (PTSKJ) wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota bahkan provinsi.
Dananya diusulkan dari bidang jalan Dinas PUPR ke pemerintah pusat. Sifatnya Dana Alokasi Khusus (DAK).
Secara teknis kata Adi (panggilan akrab<-red), paket pekerjaan PTKSJ dilaksanakan dengan mensurvei kondisi jalan di seluruh ruas jalan, dalam hal ini Kota Banjarbaru.
Data jalan yang akan disurvei ada dalam surat keputusan (sk) jalan kota banjarbaru nomor 188.45/470/KUM/2016.
Total ruas jalannya sebanyak 705 ruas. Sedangkan panjang total jalan yang disurvei 555,275 km.
Alasan kenapa nama paket pekerjaannya perencanaan teknis survey kondisi jalan sambung Adi, lantaran menyesuaikan dengan penamaan paket dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) .
“Aplikasi Krisna digunakan dalam pengusulan dana alokasi khusus,” cetusnya melalui keterangan tertulis, Rabu (9/8/2023) sore.
Aplikasi Krisna hadir untuk jasa konsultansi. Kategorinya hanya ada dua saja. Pertama, perencanaan teknis, kedua pengawasan teknis dan kegiatan survei kondisi jalan.
“Dalam aplikasi tersebut dimasukan dalam katerori perencanaan teknis. Oleh sebab itulah untuk menyamakan penamaan paket kegiatan survei kondisi, baik dalam aplikasi Krisna maupun dalam RKA/DPA Dinas PUPR, nama paket pekerjaannya ditulis Perencaaan Teknis Survey Kondisi Jalan,” jelas Adi.
Setelah pihaknya memperoleh data kondisi seluruh ruas jalan yang tercantum dalam sk jalan kota Banjarbaru berdasarkan survei, pihaknya menggunakan data tersebut untuk perencanaan program pembangunan di kemudian hari.
“Misal untuk ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat maka perlu dilakukan penanganan atau perbaikan jalan. Atau misal untuk ruas jalan yang kondisi rusak ringan maka peru segera dilakukan pemeliharaan jalan. Kurang lebih sepeerti itu,” tukasnya.
“Survey kondisi jalan itu hanya mendapatkan hasil kondisi untuk ruas jalan tersebut. Apakah rusak berat, rusak ringan, sedang atau baik,” pungkasnya.
Diketahui, status pekerjaan PTSKJ di Banjarbaru telah selesai dikerjakan. Nilai kontrak pengerjaan yang sudah dilaksanakan CV. Setia jasa Utama (pemenang tender<-red) adalah sebesar Rp289.052.000, dari nilai pagu senilai Rp400 juta.
Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) mulai digunakan sejak tahun 2017.
Aplikasi tersebut dirilis sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya pasal 34 yang berbunyi Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan data sharing dan menyelenggarakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
Aplikasi Krisna merupakan integrasi antara tiga (3) Kementerian yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja Daerah.
Aplikasi Krisna ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.
