REDAKSI8.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus memperkuat tata kelola data daerah sebagai bagian dari implementasi program nasional Satu Data Indonesia (SDI). Upaya tersebut diwujudkan melalui gelaran Workshop Manajemen Data dan Sosialisasi Pembinaan Data Statistik Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotabaru di Ballroom Lantai 4 Hotel Grand Surya, Jumat (14/11/2025).
Kegiatan yang dimulai dengan lantunan lagu Indonesia Raya itu dilanjutkan dengan laporan panitia oleh Plt. Kabid Statistik Diskominfo Kotabaru, Rindayani, S.E., yang menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan integrasi data di seluruh perangkat daerah.
“Manajemen data tidak hanya soal mengumpulkan dan menyimpan, tetapi juga memastikan pengolahan, pemeliharaan, hingga keamanan informasi berjalan efektif. Dengan pengelolaan data yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan,” jelas Rindayani dalam laporannya.
Sambutan Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Eka Safrudin, AP., MAP., disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, S.StP., MM. Ia menegaskan bahwa pengelolaan data bukanlah tugas tunggal Diskominfo, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Data bukan sekadar deretan angka, tetapi pondasi setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, arah pembangunan menjadi kabur dan pelayanan publik tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perlunya kolaborasi antarsektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola data pemerintah daerah.
Seusai sambutan, Kepala Diskominfo mewakili Sekda secara resmi membuka workshop yang dirangkai dengan penyerahan Buku Data Statistik Sektoral kepada perangkat daerah.
Workshop ini menghadirkan dua narasumber utama. Pertama, Desi Ira Wahyuni, SKM, MM, Plt. Kabid Inovasi dan Teknologi Bapperida Kotabaru, yang memaparkan peran vital data akurat dan mudah diakses dalam penyusunan program strategis daerah.
“Kualitas data menentukan kualitas kebijakan. Tanpa data yang mutakhir, inovasi pembangunan akan sulit berkembang,” tegasnya.
Narasumber kedua, Muhammad Baital Salsabil, S.Tr.Stat, Pranata Komputer Ahli Pertama BPS Kotabaru, memaparkan proses bisnis statistik, mulai dari metode pengumpulan data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, hingga pentingnya standar kualitas data yang seragam di setiap OPD.
Ia menekankan bahwa konsistensi kualitas data merupakan kunci untuk menghasilkan informasi statistik sektoral yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kotabaru menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan prinsip Satu Data Indonesia, yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi yang seragam.
Workshop ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola data secara profesional, sekaligus mendorong terciptanya data yang akurat dan dapat dibagi lintas lembaga sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.
Dengan upaya ini, Pemkab Kotabaru optimistis mampu mewujudkan tata kelola data yang lebih modern, sistematis, dan terpercaya demi menunjang pelayanan publik yang lebih berkualitas serta pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Kegiatan yang dimulai dengan lantunan lagu Indonesia Raya itu dilanjutkan dengan laporan panitia oleh Plt. Kabid Statistik Diskominfo Kotabaru, Rindayani, S.E., yang menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan integrasi data di seluruh perangkat daerah.
“Manajemen data tidak hanya soal mengumpulkan dan menyimpan, tetapi juga memastikan pengolahan, pemeliharaan, hingga keamanan informasi berjalan efektif. Dengan pengelolaan data yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan,” jelas Rindayani dalam laporannya.
Sambutan Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Eka Safrudin, AP., MAP., disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, S.StP., MM. Ia menegaskan bahwa pengelolaan data bukanlah tugas tunggal Diskominfo, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Data bukan sekadar deretan angka, tetapi pondasi setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, arah pembangunan menjadi kabur dan pelayanan publik tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perlunya kolaborasi antarsektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola data pemerintah daerah.
Seusai sambutan, Kepala Diskominfo mewakili Sekda secara resmi membuka workshop yang dirangkai dengan penyerahan Buku Data Statistik Sektoral kepada perangkat daerah.
Workshop ini menghadirkan dua narasumber utama. Pertama, Desi Ira Wahyuni, SKM, MM, Plt. Kabid Inovasi dan Teknologi Bapperida Kotabaru, yang memaparkan peran vital data akurat dan mudah diakses dalam penyusunan program strategis daerah.
“Kualitas data menentukan kualitas kebijakan. Tanpa data yang mutakhir, inovasi pembangunan akan sulit berkembang,” tegasnya.
Narasumber kedua, Muhammad Baital Salsabil, S.Tr.Stat, Pranata Komputer Ahli Pertama BPS Kotabaru, memaparkan proses bisnis statistik, mulai dari metode pengumpulan data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, hingga pentingnya standar kualitas data yang seragam di setiap OPD.
Ia menekankan bahwa konsistensi kualitas data merupakan kunci untuk menghasilkan informasi statistik sektoral yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kotabaru menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan prinsip Satu Data Indonesia, yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi yang seragam.
Workshop ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola data secara profesional, sekaligus mendorong terciptanya data yang akurat dan dapat dibagi lintas lembaga sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.
Dengan upaya ini, Pemkab Kotabaru optimistis mampu mewujudkan tata kelola data yang lebih modern, sistematis, dan terpercaya demi menunjang pelayanan publik yang lebih berkualitas serta pembangunan daerah yang tepat sasaran.
