REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (MAHAKAM) geruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (01/09).
Hal ini menjadi peringatan keras kepada DPR dan pemerintah atas berbagai kebijakan yang dinilai anti-rakyat serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak.
Dalam siaran persnya, Aliansi MAHAKAM menilai DPR semakin menjauh dari amanat rakyat dan justru memperkuat oligarki.
Massa menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin sulit dijangkau, serta pajak yang kian membebani rakyat kecil.
“Lebih parah lagi, rakyat juga terus ditekan lewat pajak yang semakin memberatkan… PBB menjadi salah satu contoh nyata, sementara perusahaan besar sering mendapatkan keringanan atau bahkan bebas dari kewajiban,” tulis pernyataan pers tersebut.
Aliansi ini juga menegaskan 11 tuntutan, di antaranya:
- Menolak RUU KUHAP yang dinilai berpotensi mengkriminalisasi rakyat.
- Menghapus tunjangan mewah DPR.
- Mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
- Meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta pemerataan pendidikan di daerah 3T.
- Menolak pemutihan dosa pemerintah yang dianggap melanggengkan impunitas.
- Mencabut seluruh UU yang tidak berpihak pada rakyat.
- Menghentikan represifitas aparat terhadap gerakan rakyat.
- Menciptakan kebijakan pro-rakyat.
- Menghentikan oligarki politik dan demokrasi palsu.
- Menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
- Menghentikan kejahatan ekologis akibat pertambangan.
Menanggapi tuntutan Demonstran, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menyampaikan apresiasi atas tertibnya jalannya demonstrasi.
Hal ini dipaparkan dalam wawancara pada malam hari pasca aksi di lokasi.
“Pertama saya mengucapkan apresiasi kepada adik-adik kita, masyarakat Kalimantan Timur dan Samarinda yang melaksanakan penyampaian aspirasi dengan tertib. Wajar ketika aspirasi itu disampaikan, dan kita harus bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Samarinda,” ujarnya saat diwawancarai pasca pembubaran aksi.
Ia menegaskan, seluruh tuntutan massa akan dibahas dan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Pasca demo tadi kita langsung rapatkan bersama pimpinan. Rumusan dan tuntutan itu akan kita sampaikan di Jakarta. Insyaallah akan ditindaklanjuti,” tandasnya.
