REDAKSI8.COM, KALSEL – Kenaikan harga ikan segar menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Senin (13/7/26).
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memastikan kondisi harga ikan segar di Kalsel masih aman dan terkendali.
Pada rakor tersebut juga membahas pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis DTSEN Versi 3, serta evaluasi dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin menyampaikam, kondisi inflasi di Kalimantan Selatan masih berada dalam kondisi terkendali. Bahkan, berdasarkan data terbaru, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalsel menunjukkan tren membaik.
“Berdasarkan rilis BPS pada Juni lalu, kita berada di urutan ke 6 tertinggi nasional. Nah, untuk kondisi bulan Juni berdasarkan rilis BPS pada minggu kedua Juli ini, kita sudah berada di urutan ke 12. Jadi pada prinsipnya, Indeks Perkembangan Harga (IPH) kita turun di angka 0,09,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya menjelaskan, komoditas ikan segar di Kalimantan Selatan masih berada dalam kategori aman meski secara nasional menjadi salah satu penyumbang inflasi.
Kondisi itu terlihat dari peta geospasial inflasi yang menempatkan Kalimantan Selatan pada zona hijau untuk komoditas ikan segar.
“Amannya komoditas ikan segar di Kalsel dapat dilihat dari peta Geopasial inflasi, kita berwarna hijau. Artinya untuk Ikan segar kita aman dibandingkan provinsi lain,” ucapnya.
Ia meminta Pemerintah Daerah agar tidak lengah, sebab seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan diharapkan terus memantau perkembangan harga pangan, khususnya komoditas yang berpotensi memicu inflasi.
Menurut Eddy, langkah antisipasi dapat dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) maupun operasi pasar secara berkelanjutan apabila terjadi gejolak harga.
“Karena harga pangan bergejolak ini bila dibiarkan, bisa naik harga komoditas-komoditas penyumbang inflasi ini. Jadi Kabupaten kota bisa melakukan Gerakan Pasar Murah ataupun Operasi Pasar yang berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengembangkan sistem Early Warning System (EWS) Kawal Inflasi–Kalsel Bekerja.
Sistem tersebut menjadi alat pemantauan dini terhadap potensi kenaikan harga dan ketersediaan pasokan pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Sistem ini memungkinkan menjadi dasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kota dalam mengambil kebijakan intervensi yang cepat dan tepat,” tutupnya.
