REDAKSI8.COM, BANJAR – Upaya mewujudkan pembangunan kawasan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Integrated Area Development (IAD) atau Area Pembangunan Terpadu berbasis Perhutanan Sosial di Aula Kantor Bapperida Martapura, Kamis (25/6/2026) siang.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), peserta FGD, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kawasan perhutanan sosial.
FGD tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi sekaligus merumuskan langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, hingga berbagai pihak terkait dalam mengembangkan kawasan perhutanan sosial yang produktif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menegaskan bahwa Kabupaten Banjar memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, khususnya kawasan hutan dan wilayah pedesaan yang menyimpan potensi ekologis maupun ekonomi.
Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana melalui keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi tersebut perlu dikelola secara seimbang agar mampu memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, salah satu pendekatan yang saat ini terus didorong Pemerintah Kabupaten Banjar adalah konsep Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial.
Konsep tersebut mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, mulai dari pelestarian lingkungan, pemberdayaan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga penguatan kelembagaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Dengan pendekatan terpadu tersebut, pembangunan kawasan hutan tidak lagi dilakukan secara parsial, tetapi disusun secara menyeluruh agar setiap program saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Ia menambahkan, perhutanan sosial kini tidak hanya dipandang sebagai program konservasi atau menjaga kelestarian kawasan hutan semata, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Melalui program tersebut, masyarakat diberikan kesempatan mengelola kawasan hutan secara legal dengan tetap menjaga fungsi kelestariannya, sekaligus mengembangkan berbagai usaha produktif berbasis potensi lokal.
“Melalui pendekatan ini, perhutanan sosial tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga kawasan hutan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan kapasitas kelompok, pengolahan hasil serta perluasan akses pasar,” jelasnya.
Yudi berharap hasil diskusi dalam FGD ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang aplikatif dan mampu menjadi dasar penyusunan program pembangunan kawasan berbasis perhutanan sosial di Kabupaten Banjar.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, pendamping, hingga kelompok masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi konsep Integrated Area Development.
Melalui kolaborasi tersebut, pengelolaan kawasan hutan diharapkan tidak hanya mampu menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan nilai tambah hasil hutan, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.
FGD Integrated Area Development berbasis Perhutanan Sosial ini pun diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun kawasan hutan yang produktif, lestari, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.
