REDAKSI8.COM, KALSEL – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan melakukan Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tapin, di Banjarmasin, Rabu (10/7).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB Budi Prawira.
Budi menyampaikan tujuan evaluasi itu untuk menilai perkembangan implementasi AKIP serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Supaya, hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatnya.
Sementara itu, menurut Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, kegiatan tersebut masih sebuah pra evaluasi. Dimana setelah ini, akan dilaksanakan Quality Assurance di dalam internal Kemenpan RB itu sendiri.
“Provinsi Kalimantan Selatan juga akan di evaluasi,” ujarnya kepada awak media.
Bicara soal Reformasi Birokrasi, meski Pemprov Kalsel sekarang berada di predikat A, kata Tantri pihaknya tengah berusaha menaikannya ke predikat AA.
“Akan kita buktikan dari tiga kabupeten tadi (Tanah Laut,HST dan Tapin<-red),” cetusnya.
“Kalau sudah A itu artinya integrasi tentang system dalam pelaksanaan pembangunan. Kalau sudah AA, artinya system itu akan berjalan secara auto pilot,” sambungnya menerangkan.
Dia ingin, tiga kabupaten yang melaksanakan evaluasi tersebut berhasil dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Khususan untuk provinsi Kalimantan Selatan sisten akuntabilitas kinerja di kalsel bisa lebih baik dan bisa bermanfaat,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, Pj. Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, ST, MT, Kepala BAPPEDA Provinsi Kalsel Haji Ariadi Noor, Inspektur Daerah Provinsi Kalsel Ahmad Fi Dayeen, Sekda Kabupaten HST Muhammad Yani, Sekda Kabupaten Tapin Haji Sufiansyah, Pj. Sekda Kabupaten Tanah Laut Muhammad Faried Widyatmoko, Asisten Administrasi Umum Kabupaten HST Haji Muhammad Pajaruddin, Inspektur Kabupaten HST Haji Ainur Rafiq, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.