REDAKDI8.COM, TANAH BUMBU – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dibuat terkejut dengan lonjakan drastis anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang melonjak tiga kali lipat, mencapai Rp160 miliar. Dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat DPRD pada Kamis (6/2/2025), para anggota dewan dengan tegas menolak penambahan anggaran tersebut.
Ketua Komisi II, Andi Erwin, menilai lonjakan anggaran ini tidak masuk akal. Pasalnya, dalam rapat paripurna Januari lalu, anggaran Kesra hanya disepakati sebesar Rp52 miliar. Namun kini, angka tersebut membengkak lebih dari 200 persen, mencapai Rp108 miliar tambahan.
Dana Hibah Puluhan Miliar Dipertanyakan
Salah satu poin krusial yang dipersoalkan adalah alokasi dana hibah yang dinilai janggal. Komisi II menemukan bahwa puluhan miliar rupiah digelontorkan ke beberapa yayasan, termasuk Rp40 miliar untuk Yayasan Pesantren Salafi di Kecamatan Mentewe dan Rp20 miliar untuk Yayasan Mualaf di Desa Poliwali, Kecamatan Batulicin.
“Tentu ini jumlah yang sangat fantastis, apalagi jumlah santri di pesantren tersebut masih terbilang sedikit,” tegas Andi Erwin.
Kesra Akui Anggaran Membengkak, DPRD Minta Evaluasi
Kepala Bagian Kesra, Zaki Yamani, tak membantah lonjakan anggaran ini. Menurutnya, peningkatan tersebut berasal dari perubahan yang dianggarkan oleh Bapenda. Ia pun memastikan pihaknya akan mengkaji ulang bersama BPK.
Namun, Komisi II DPRD tetap bersikap tegas: mereka hanya menyetujui pagu awal sebesar Rp52 miliar dan meminta agar verifikasi terhadap pemberian dana hibah dilakukan secara ketat.
“Kami tidak akan bertanggung jawab jika anggaran ini tetap dijalankan oleh eksekutif tanpa persetujuan dewan,” tandas Andi Erwin.
Rapat akhirnya menghasilkan keputusan bulat: Komisi II DPRD Tanah Bumbu menolak keras pembengkakan anggaran Kesra yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Apakah eksekutif akan tetap nekat menggolkan anggaran ini? Kita tunggu perkembangannya!
