REDAKSI8.COM, BALANGAN – Kiprah perempuan dalam pembangunan daerah kian strategis lewat integrasi peran politik dan organisasi sosial.
Menakhodai dua posisi krusial sekaligus, Sri Huriyati Hadi yang bertindak sebagai Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Balangan sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Balangan, menuntut adanya akuntabilitas dan efektivitas nyata dari setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah, termasuk program peningkatan kapasitas kader.
Teguran sekaligus arahan strategis ini mengemuka saat dirinya memimpin rapat evaluasi kegiatan TP PKK Kabupaten Balangan, Senin (22/6/2026).
Rapat evaluasi tersebut tidak sekadar membahas rutinitas program kerja, melainkan menjadi panggung bagi Sri Huriyati untuk mendefinisikan ulang posisi organisasi yang dipimpinnya.
Di mata legislator sekaligus penggerak sosial ini, PKK adalah mitra strategis pemerintah daerah yang wajib berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan serta pemberdayaan masyarakat yang menyentuh hingga ke level desa, bukan sekadar pelengkap struktur kelembagaan.
Sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan kapasitas kader memang mutlak diperlukan.
Namun, Sri Huriyati memberikan catatan kritis agar setiap pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) ataupun pelatihan yang diikuti oleh pengurus tidak berakhir menjadi agenda seremonial yang minim dampak bagi masyarakat luas.
“Setiap kesempatan bimtek harus dimanfaatkan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, agar nantinya dapat diterapkan dan dibagikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing,” ujarnya menekankan pentingnya substansi dibanding formalitas kehadiran.
Lebih jauh, ia menekankan adanya sistem pertanggungjawaban moral dan keilmuan pasca-pelatihan.
Setiap peserta yang dikirim mengikuti bimtek memiliki kewajiban mutlak untuk mentransfer pengetahuan yang didapat melalui presentasi mandiri atau sosialisasi lanjutan kepada kader-kader lain di tingkat bawah.
Langkah itu dipandang sebagai solusi taktis agar penyebaran kompetensi berjalan merata dan tidak berpusat pada individu tertentu saja.
Melalui penajaman sudut pandang dari ruang evaluasi ini, TP PKK Kabupaten Balangan dipacu untuk memperketat koordinasi internal dan mengikis sekat-sekat komunikasi.
Dengan memperkuat fungsi kontrol dan transfer ilmu pasca-bimtek, performa kader di tingkat kecamatan hingga desa diharapkan mampu bergeser menjadi lebih produktif, lincah, serta berdampak langsung pada akselerasi pembangunan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Balangan.
