REDAKSI8.COM, JAKARTA – Demi memperkuat pertukaran data, informasi dan koordinasi intelijen penegakan hukum, imigrasi dan Kejaksaan RI taken kerja sama.
Dibuktikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, Reda Manthovani, di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (1/6/2024).
Bagi Slimy, peran intelijen sangat strategis, terutama dalam penegakan hukum. Pasalnya, keberhasilan suatu lembaga aparat hukum dalam menangani berbagai kasus tidak lepas dari peran intelijen.
“Intelijen core-nya pengumpulan informasi. Perlu skill khusus dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi agar bisa dijadikan bahan bagi user (pengguna<-red) dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan,” pendapatnya.
Ditjen Imigrasi katanya, memiliki aplikasi atau suatu mekanisme subject of interest, yakni catatan orang-orang yang bermasalah.
Sistem tersebut tengah dalam penyempurnaan, dan ke depannya dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung memiliki catatan mengenai WNI maupun WNA yang pernah mendapatkan hukuman atau tuntutan di Indonesia.
Kerjasama intelijen yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan Agung lebih jauh kepada Redaksi8.com, berpotensi memperkuat tugas dan fungsi imigrasi dalam hal penerbitan visa dan pengawasan orang asing.
“Mengapa intelijen harus kuat? Karena kita perlu intelijen untuk mengidentifikasi, memahami, dan melawan berbagai ancaman terhadap keamanan nasional dan membantu penegakan hukum,” jelasnya.
“Karena itu melalui kerjasama ini, kami harapkan pertukaran data dan informasi serta koordinasi intelijen bisa berjalan efektif dan efisien, sehingga penegakan hukum keimigrasian dan keamanan nasional bisa terwujud,” tambah Slimy.
Disambung Jamintel Reda Manthovani, data keimigrasian khususnya terkait perlintasan orang pada tempat pemeriksaan imigrasi, menurutnya menjadi tambahan informasi yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Agung.
“Penggunaan teknologi informasi terbukti meningkatkan success rate dari pencarian buronan yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang<-red)kami, “ cetus Redha.
Kerjasama tersebut baginya, memungkinkan Kejagung mengakses informasi data perlintasan yang bermanfaat dalam melacak dan mencari buronan baik dalam maupun luar negeri.
